JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi angka kemiskinan tahun ini mampu ditekan menjadi 11,5% hingga 12,5%. Turun sekitar 1% dari tahun sebelumnya yang mencapai 13,3%.Direktur Statsitik Harga BPS, Sasmito Wibowo mengatakan, untuk mencapai target tersebut pemerintah harus melewati beberapa hambatan. Diantaranya, upah buruh tani atau bangunan yang rendah. Upah nominal buruh tani saat ini rata-rata Rp 27ribu per hari.Hambatan lain, yaitu kurangnya pendidikan bagi orang yang kurang mampu. “Sekitar 81% penduduk miskin hanya mampu menamatkan pendidikan sampai Sekolah Dasar,” tandasnya.

Sasmito bilang, perlu kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi rakyat miskin melalui penyediaan sarana atau prasarana kehidupan di lokasi kemiskinan yang terpencil, hubungan antar pulau yang masih terputus-putus, dan perbaikan implementasi progaram yang sedang berjalan.

Terhambat Korupsi

Selama ini pertumbuhan ekonomi terhambat KKN dan transisi demokrasi, kesenjangan pembangunan antar daerah dan antara sektor. "Ketimpangan pendapatan cenderung meningkat, dan pertumbuhan ekonomi yang kurang terkait dengan pengentasan kemiskinan,”paparnya.Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengaku, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih banyak yaitu mencapai 13,3% atau 31 juta orang dari total seluruh penduduk Indonesia 240 juta orang. “31 juta itu banyak, perlu kita benahi, tapi tidak bisa selesai dalam waktu 1- 2 tahun,” ujarnya.

Lanjut Hatta, warga miskin sangat sensitif tarhadap harga pangan, dan harga BBM , oleh sebab itu pemerintah mati-matian untuk stabilisasi pangan.Dia juga menyebut angka kemiskinan di Indonesia setiap tahun terus menurun. Di 2008, angka kemiskinan tercatat mencapai 15,4% dari jumlah penduduk Indonesia, dan terus menurun menjadi 14,2% pada 2009 dan terakhir 13,3% pada tahun lalu.Pemerintah menganggap masalah pengentasan kemiskinan tidak cukup diselesaikan dengan perdebatan. Pembukaan lapangan kerja dianggap sebagai solusi untuk menciptakan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. “Hal penting lain yang harus dipecahkan pemerintah adalah mengurangi jurang kemiskinan antara masyarakat kaya dan miskin,” imbuh Hatta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini