JAKARTA. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Sulawesi Utara Marhany Pua mengatakan bahwa ada pembelokan isu mengenai adanya mobil untuk angkutan pedesaan. "Ada pembelokan isu terhadap mobil murah ini menjadi isu kebijakan tentang mobil angkutan untuk pedesaan," kata Marhany Pua Anggota DPD di Sidang Paripurna DPR RI Jakarta Selasa (19/11). Menurut dia pada saat diluncurkannya mobil LCGC oleh beberapa agen tunggal pemegang merek (ATPM) bulan September 2013 yang lalu, Pemerintah tidak pernah memunculkan wacana terkait angkutan pedesaan. Disamping itu, ia juga mempertanyakan mengapa bukan transportasi publik yang seharusnya lebih diutamakan daripada mobil pribadi. "Kenapa bukan transportasi publik yang diperjuangkan secara strategis dan signifikan serta tepat sasaran," tuturnya. Selain itu ia juga mempertanyakan kenapa bukan aturan skema biaya transportasi murah yang dijalankan untuk mengurangi kepemilikan mobil pribadi yang menyebabkan kemacetan. Dengan transportasi publik yang baik menurutnya akan membuat pengguna kendaraan pribadi beralihnya sehingga lebih menyelamatkan perekonomian nasional, terutama dalam hal konsumsi BBM. Marhany melihat bahwa kebijakan mobil LCGC ini hanya unggul dari aspek populis, akan tetapi bisa membahayakan negara dalam konteks jangka panjang. "Karena tidak komprehensif dan menunjukan tidak optimalnya koordinasi lintas sektor dari pemerintah. Kita belum melihat tentang green strategi kebijakan transportasi nasional termasuk green strategi dalam membangun daya saing industri otomotif nasional," katanya. Ia menduga, kebijakan negara terjebak oleh praktik korporatisme. "Jangan-jangan dibalik kebijakan ini ada kepentingan kapital," ungkapnya. Untuk itu Marhany menghendaki agar kebijakan ini dievaluasi kembali oleh pemerintah. "Saya kira DPD bisa menindak lanjuti pada pembahasan di komite-komite," tutupnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Angkutan pedesaan hanya pembelokan isu LCGC?
JAKARTA. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Sulawesi Utara Marhany Pua mengatakan bahwa ada pembelokan isu mengenai adanya mobil untuk angkutan pedesaan. "Ada pembelokan isu terhadap mobil murah ini menjadi isu kebijakan tentang mobil angkutan untuk pedesaan," kata Marhany Pua Anggota DPD di Sidang Paripurna DPR RI Jakarta Selasa (19/11). Menurut dia pada saat diluncurkannya mobil LCGC oleh beberapa agen tunggal pemegang merek (ATPM) bulan September 2013 yang lalu, Pemerintah tidak pernah memunculkan wacana terkait angkutan pedesaan. Disamping itu, ia juga mempertanyakan mengapa bukan transportasi publik yang seharusnya lebih diutamakan daripada mobil pribadi. "Kenapa bukan transportasi publik yang diperjuangkan secara strategis dan signifikan serta tepat sasaran," tuturnya. Selain itu ia juga mempertanyakan kenapa bukan aturan skema biaya transportasi murah yang dijalankan untuk mengurangi kepemilikan mobil pribadi yang menyebabkan kemacetan. Dengan transportasi publik yang baik menurutnya akan membuat pengguna kendaraan pribadi beralihnya sehingga lebih menyelamatkan perekonomian nasional, terutama dalam hal konsumsi BBM. Marhany melihat bahwa kebijakan mobil LCGC ini hanya unggul dari aspek populis, akan tetapi bisa membahayakan negara dalam konteks jangka panjang. "Karena tidak komprehensif dan menunjukan tidak optimalnya koordinasi lintas sektor dari pemerintah. Kita belum melihat tentang green strategi kebijakan transportasi nasional termasuk green strategi dalam membangun daya saing industri otomotif nasional," katanya. Ia menduga, kebijakan negara terjebak oleh praktik korporatisme. "Jangan-jangan dibalik kebijakan ini ada kepentingan kapital," ungkapnya. Untuk itu Marhany menghendaki agar kebijakan ini dievaluasi kembali oleh pemerintah. "Saya kira DPD bisa menindak lanjuti pada pembahasan di komite-komite," tutupnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
