KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam dokumen pemaparan saat rapat koordinasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat pada Selasa (29/6/2021) lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut ada empat dukungan penting yang diminta Pemprov DKI kepada pemerintah pusat. 

Pertama adalah pengetatan mobilitas penduduk yang tidak hanya dilakukan di wilayah Jakarta, tetapi juga untuk antar wilayah secara substansial dan signifikan. 

Anies menilai pengetatan mobilitas harus didukung pemerintah pusat untuk menghentikan lonjakan kasus baru dan menurunkan kasus aktif dengan siklus dua mingguan seperti anjuran para ahli epidemiologi. 

Baca Juga: Jaga pemulihan ekonomi selama PPKM Mikro Darurat, pemerintah dorong bansos

Kedua, Anies meminta dukungan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung. Tenaga kesehatan di rumah sakit, tulis Anies, bisa dipenuhi dari mahasiswa dan dosen yang bergerak di bidang kesehatan. 

Selain itu, tenaga tracer profesional lapangan juga dibutuhkan sebanyak 2.156 untuk melakukan tracing 15-30 orang per 100.000 penduduk. 

Anies juga meminta tambahan tenaga vaksinator sebanyak 5.139 orang, 2.050 di antaranya tenaga kesehatan dan 3.089 orang non tenaga kesehatan. 

Baca Juga: Bila PPKM Mikro Darurat diterapkan, Kadin beberkan dampaknya terhadap dunia usaha

Ketiga, Anies meminta adanya regulasi untuk mendukung rapid tes antigen positif bergejala sedang dan kritis ditangani di rumah sakit dan diklaim pembiayaan pengobatannya. 

Terakhir, Anies meminta agar komunikasi publik pemerintah lebih intensif terkait pada keamanan, efektivitas dan kehalalan vaksin yang ada saat ini.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rapat PPKM Darurat, Anies Minta Empat Hal Ini Ke Pemerintah Pusat" Penulis : Singgih Wiryono Editor : Jessi Carina

Selanjutnya: Corona di Jakarta membludak, Gubernur Anies mengerahkan ASN semua dinas di Jakarta

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie