JAKARTA. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta meminta pola penanganan kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota Badan Anggaran (Banggar) tidak didekati secara institusi. Menurutnya hal tersebut merupakan urusan orang per orang. “Karena itu pemanggilan Pimpinan Banggar ke sana (KPK) itu tidak tepat. Kalau ingin tanyakan mekanisme, tanyakan di sini (DPR),” tutur politisi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR itu. Pemanggilan tersebut menurut Anis dapat mengganggu pekerjaan Banggar. Imbasnya bisa saja pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi molor. Pekan depan, menurut Anis, pimpinan DPR mungkin baru akan membahas masalah ini secara utuh dan akan mengupayakan jadwal pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap seperti yang sudah ditentukan. Hanya ia meminta KPK menghentikan cara penanganan masalah yang cenderung mencari-cari sensasi. Pola pemanggilan yang ada membuat seolah-olah yang dipanggil bersalah, padahal yang mau ditanyakan cuma mekanisme. Soal citra Banggar yang disebut jadi lahan korupsi, Anis mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi adalah kasus perorangan. “Jangan buat drama begitu. KPK membuatnya seolah-olah mau tempur dengan Banggar,” ucapnya. Sehubungan dengan surat Banggar yang berniat mengembalikan tugas pembahasan RAPBN kepada pimpinan DPR, Anis mengatakan belum akan membahasnya. Hanya saja ia bisa mengerti surat itu, katanya “Anda mengerjakan tugas-tugas rutin Banggar, tapi kemudian menanggung risiko yang bukan dari tanggung jawab Anda. Tentu Anda tidak mau dong, maka kembalikan saja.” Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Anis: KPK panggil Banggar hanya untuk cari sensasi
JAKARTA. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta meminta pola penanganan kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota Badan Anggaran (Banggar) tidak didekati secara institusi. Menurutnya hal tersebut merupakan urusan orang per orang. “Karena itu pemanggilan Pimpinan Banggar ke sana (KPK) itu tidak tepat. Kalau ingin tanyakan mekanisme, tanyakan di sini (DPR),” tutur politisi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR itu. Pemanggilan tersebut menurut Anis dapat mengganggu pekerjaan Banggar. Imbasnya bisa saja pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi molor. Pekan depan, menurut Anis, pimpinan DPR mungkin baru akan membahas masalah ini secara utuh dan akan mengupayakan jadwal pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap seperti yang sudah ditentukan. Hanya ia meminta KPK menghentikan cara penanganan masalah yang cenderung mencari-cari sensasi. Pola pemanggilan yang ada membuat seolah-olah yang dipanggil bersalah, padahal yang mau ditanyakan cuma mekanisme. Soal citra Banggar yang disebut jadi lahan korupsi, Anis mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi adalah kasus perorangan. “Jangan buat drama begitu. KPK membuatnya seolah-olah mau tempur dengan Banggar,” ucapnya. Sehubungan dengan surat Banggar yang berniat mengembalikan tugas pembahasan RAPBN kepada pimpinan DPR, Anis mengatakan belum akan membahasnya. Hanya saja ia bisa mengerti surat itu, katanya “Anda mengerjakan tugas-tugas rutin Banggar, tapi kemudian menanggung risiko yang bukan dari tanggung jawab Anda. Tentu Anda tidak mau dong, maka kembalikan saja.” Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News