KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ancaman penurunan status pasar modal Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) menjadi sinyal serius bagi kredibilitas bursa domestik.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai, persoalan utama bukan gejolak eksternal, melainkan lemahnya transparansi kepemilikan saham dan penegakan hukum di pasar modal.

MSCI pada 15 Oktober 2026 membuka konsultasi atas usulan penurunan status Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Usulan ini lebih buruk dua tingkat dibandingkan status saat ini, bahkan di bawah kategori Frontier Market.

Peringatan tersebut merupakan kelanjutan dari evaluasi MSCI pada 30 Januari 2026 yang menyoroti transparansi kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta minimnya penegakan hukum.

Pasar merespons negatif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka anjlok 8,01% ke level 5.393,92 hingga memicu penghentian perdagangan sementara (trading halt). Pada pukul 09.32 WIB, IHSG merosot 11,22% ke level 5.205,92. Indeks bahkan sempat menyentuh 5.193,22, level terendah dalam lima tahun terakhir.

Menurut Anthony, ancaman penurunan status tersebut mencerminkan persoalan struktural yang telah lama membayangi pasar modal Indonesia.

"Pengawasan yang lemah membuat praktik manipulasi harga saham dan perdagangan terkoordinasi berpotensi terus berlangsung, sementara penindakan kerap terlambat," ujar Anthony, Jumat (16/10).

Kondisi itu dinilai merugikan investor ritel yang terjebak dalam pergerakan saham tidak wajar. Risiko juga dapat merembet ke investor institusi, termasuk pengelola dana pensiun dan asuransi.

Anthony menegaskan, gejolak pasar kali ini tidak tepat jika semata-mata dikaitkan dengan faktor eksternal, seperti inflasi Amerika Serikat atau ketegangan geopolitik. Menurutnya, pemicu spesifik tekanan terhadap pasar Indonesia adalah peringatan MSCI yang berakar pada persoalan tata kelola domestik.

Ia juga menilai, respons otoritas seharusnya tidak berhenti pada permintaan klarifikasi kepada MSCI. Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menjelaskan langkah konkret untuk mengatasi persoalan transparansi dan dugaan manipulasi yang telah berlangsung lama.

Baca Juga: Disorot MSCI, Rupiah Terancam ke Rp 18.500 dan Yield SBN Bisa Naik