KONTAN.CO.ID - SINGAPURA, KUALA LUMPUR, MALAYSIA. Pemimpin Partai Tindakan Demokratik (DAP) Malaysia, Anthony Loke mengatakan pada hari Sabtu (19/9) mengundurkan diri sebagai Menteri Transportasi Malaysia. Melansir dari Reuters, pengunduran dirinya didorong oleh keputusan Dewan Pengampunan untuk menempatkan mantan Perdana Menteri Najib Razak dalam tahanan rumah. Mengutip dari CNA, menteri-menteri lain dari partai tersebut akan tetap berada di kabinet demi menjaga stabilitas politik, ujarnya dalam konferensi pers pada Sabtu malam setelah rapat darurat Komite Eksekutif Pusat DAP.
"Sebagai partai, kami memiliki sikap, kami merasa hal ini sulit diterima oleh DAP dan banyak warga Malaysia. Oleh karena itu, setelah berdiskusi dan berdebat selama tiga jam, kami telah mencapai keputusan," ujarnya, sembari menegaskan kembali bahwa partai menghormati wewenang raja untuk memberikan pengampunan semacam itu.
Baca Juga: Pengadilan AS Tolak Kebijakan Deportasi Migran Trump ke Negara Ketiga Dalam sebuah pernyataan pada Jumat sore, Loke juga mengatakan bahwa partai akan terus mempertahankan supremasi hukum dan perjuangan melawan korupsi. Najib akan diizinkan menjalani sisa masa hukuman penjaranya dalam tahanan rumah dengan syarat membayar denda sebesar RM50 juta (US$12,26 juta) demikian disampaikan oleh divisi urusan hukum Kantor Perdana Menteri pada hari Jumat. Sebuah dana solidaritas untuk Najib yang digagas oleh partainya, United Malays National Organisation (UMNO), berhasil mengumpulkan lebih dari RM634.000 dalam tiga jam pertama. Sekretaris Jenderal UMNO, Asyraf Wajdi Dusuki, menyampaikan hal ini melalui unggahan Facebook pada hari Jumat, seraya menambahkan bahwa "banyak yang menyumbang dalam jumlah kecil, mulai dari RM10 dan RM50". Keputusan tersebut menempatkan Malaysia dalam ranah hukum yang "belum pernah terjadi sebelumnya" (atau wilayah hukum yang belum terpetakan), menurut para analis yang berbicara kepada CNA—dan bahkan dapat membuka jalan bagi narapidana lain untuk menuntut perlakuan serupa. Para analis sebelumnya juga menyatakan bahwa penarikan diri DAP dari Kabinet akan menjadi ancaman serius bagi pemerintahan Anwar dan bahkan dapat memaksanya untuk mengadakan pemilihan umum lebih awal.
Baca Juga: Asian Games 2026 Dibuka, Panitia Disorot Terkait Masalah Logistik Partai tersebut memegang 40 kursi parlemen di majelis rendah Malaysia yang beranggotakan 222 orang—jumlah kursi terbanyak dalam koalisi Pakatan Harapan (PH), yang juga mencakup Parti Keadilan Rakyat (PKR) pimpinan Anwar dan Parti Amanah Negara, yang masing-masing memegang 29 dan delapan kursi. Pemerintahan persatuan Anwar saat ini mendapat dukungan dari 76 anggota parlemen PH, 30 anggota parlemen dari Barisan Nasional (BN), 23 anggota parlemen dari Gabungan Parti Sarawak (GPS), delapan dari Gabungan Rakyat Sabah (GRS), serta tujuh anggota parlemen lainnya yang berpihak pada pemerintah. UMNO merupakan partai utama dalam koalisi BN. Bulan lalu, para delegasi DAP memberikan suara mayoritas mutlak agar lima menteri penuh dan tujuh wakil menteri dari partai tersebut tetap berada di dalam pemerintahan.
Keputusan untuk mengadakan pemungutan suara itu diambil setelah kekalahan telak dalam pemilihan negara bagian Sabah pada November 2025, di mana partai tersebut kalah di seluruh delapan kursi yang diperebutkannya. Anggota Kabinet dari DAP adalah Loke, Menteri Digital Gobind Singh Deo, Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yeoh, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim, serta Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming. Terdapat 32 menteri dan 30 wakil menteri dalam Kabinet Malaysia.
Baca Juga: Akuisisi Warner US$110 Miliar, Paramount dan Negara Bagian Bahas Kesepakatan 
