KONTAN.CO.ID - JOHANNESBURG.  Sekelompok negara-negara berkembang menyelesaikan pertemuan puncaknya di Afrika Selatan pada Kamis (24/8/2023) lalu dengan menyambut enam anggota baru. Akan tetapi, pertemuan tersebut tidak menghasilkan mata uang baru yang disebut-sebut akan menjadi penantang dolar AS.

Melansir Business Insider, KTT Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan atau negara-negara BRICS yang juga mencakup Arab Saudi, Iran, Ethiopia, Mesir, Argentina, dan Uni Emirat Arab. 

Ini merupakan ekspansi pertama blok tersebut dalam 13 tahun terakhir karena berupaya menjadi alternatif terhadap kelompok yang dipimpin negara-negara Barat.

Meskipun terdapat pembicaraan mengenai kemungkinan pembentukan mata uang bersama untuk menyaingi dolar AS, hal tersebut tidak terjadi. Faktanya, perbincangan dari negara-negara BRICS mengenai masalah ini berbeda-beda, menunjukkan adanya perbedaan pendapat yang mungkin menunda perkembangan tersebut.

Ketika alternatif dolar ini sedang dibahas, data dari SWIFT menunjukkan bahwa greenback digunakan untuk 46% pembayaran valuta asing melalui sistem komunikasi pada bulan Juli.

Berikut pernyataan pemimpin lima negara anggota BRICS mengenai de-dolarisasi:

Baca Juga: Dedolarisasi Kian Gencar, Simak Penjelasan Analis

1. Brazil

Presiden Brazil menyerukan mata uang BRICS 

“Penciptaan mata uang untuk transaksi perdagangan dan investasi antar anggota BRICS meningkatkan opsi pembayaran dan mengurangi kerentanan kita,” kata Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva pada sesi pleno pembukaan KTT pada hari Rabu.

Pemimpin Brasil ini telah menjadi salah satu pendukung paling vokal terhadap mata uang alternatif untuk penyelesaian perdagangan.

“Mengapa kita tidak bisa melakukan perdagangan berdasarkan mata uang kita sendiri?” katanya dalam kunjungan kenegaraan pada bulan April ke Tiongkok, menurut The Financial Times. 

Dia juga bilang, “Siapakah yang memutuskan bahwa dolar adalah mata uang setelah hilangnya standar emas?”

Baca Juga: Jokowi: Indonesia Tidak Mau Tergesa-gesa Jadi Anggota BRICS

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie