KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Teknologi sudah menjadi bagian kebutuhan sehari-hari dan keniscayaaan. Melihat fungsi strategis teknologi informasi pemerintah perlu melakukan penataan. Indonesia tengah memasuki tahun politik. 

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Kominfatur) Kemenko Polhukam Marsda Arif Mustofa mengatakan, berbagai infrastruktur dan sistem informasi dalam Pemilu nantinya memiliki potensi kerawanan terhadap serangan siber.

Oleh sebab itu menurut Arif, infrastruktur dan aplikasi sistem informasi tersebut harus disiapkan secara cermat dan teliti, serta memenuhi standar keamanan yang memadai.

"Perlu upaya nyata guna mengantisipasi berbagai potensi ancaman insiden siber agar pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dapat berjalan dengan aman dan lancar," ujar Arif, Jumat (8/9), dikutip dari situs Kemenko Polhukam, Senin (11/9).

Baca Juga: Dansatsiber TNI: Tidak Boleh Ada Lagi Prajurit yang Tidak Melek Digital

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat anomali trafik pada periode 1 Januari 2022 sampai dengan 12 Juni 2023 mencapai sekitar satu miliar lebih. Kategori malware activity hingga 57.33%. Hal ini tentunya menandakan bahwa Indonesia masih sangat rawan terhadap serangan siber.

Perkembangan terbaru teknologi yang patut diwaspadai adalah deep fake. Deepfake adalah salah satu tipe dari kecerdasan buatan (AI) yang digunakan untuk membuat foto, audio, video hoaks yang cukup meyakinkan. 

Dalam kaitan pemilu, dengan menggunakan deepfake, siapapun dapat membuat video dengan karakter yang sangat menyerupai tokoh nasional, baik dari segi suara dan tampilan. Tapi digunakan untuk menyampaikan informasi yang keliru. Maka, pengawasan dan termasuk kendali infrastruktur fisik siber harus menjadi fokus pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Ahmad Febrian