KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan meluncurkan program asuransi untuk beberapa barang milik negara (BMN) minggu depan. Program ini sebagai bentuk kesiapan pemerintah mengatasi bencana alam.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan sistem ini merupakan rancangan agar pendapatan asli daerah (PAD) tak terancam. Sebab asal PAD berasal dari pajak kendaraan bermotor dan pajak pembangunan daerah I. Sedangkan bencana membuat sumber tersebut hilang.

"Kalau bencana, PAD hilang. Jadi pemerintah pusat nanti bantu, mekanismenya kita atur lagi. Apakah diasuransikan ke luar negeri atau dalam negeri," jelas Sua panggilan akrabnya, usai menghadiri launching buku Realizing Indonesia's Economic Potential di Bank Indonesia (BI), Kamis (4/10).

Keduanya mengandung pro dan kontra. Apabila asuransi dikelola sendiri tentunya risiko juga akan ditanggung negara. Apabila dikelola pihak luar, uang akan masuk ke luar negeri.

Mengenai strategi detilnya, dia belum mau menjelaskan. "Nanti kita luncurkan minggu depan di Bali saat IMF," ungkap Sua.

Sua juga mengatakan, Indonesia terlambat dalam melakukan kebijakan tersebut. Pasalnya negara-negara yang daerahnya berpotensi terkena bencana sudah menggunakan sistem asuransi misal Jepang dan Kepulauan Caribea.

Sebelumnya Sri Mulyani menjelaskan kondisi geografis yang berada di pertemuan dua patahan tektonik dan lingkaran vulkanik menyebabkan Indonesia rawan terkena bencana alam. Rata-rata kerugian per tahun Rp 22 triliun.

Dia menjelaskan Kementerian Keuangan sedang merumuskan perbaikan sistem instrumen pembiayaan agar efektif dalam membantu daerah terkena bencana. Sistem asuransi tersebut akan dilaksanakan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Narita Indrastiti