KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan penggunaan pesawat tanpa awak atau drone untuk mengantisipasi illegal fishing di perairan Indonesia.

Menteri KKP Edhy Prabowo mengatakan, sedianya usulan ini akan diajukan tahun ini. Namun karena proses pengadaan perlu waktu, KKP berencana mengajukan usulan itu pada tahun depan.

Edhy menyebut, dibutuhkan setidaknya anggaran sebesar Rp 60 miliar untuk mengawasi satu wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Sedangkan di Indonesia terdapat 11 WPP. Meski begitu, Edhy menyebut usulan itu rencananya akan dilakukan secara bertahap.

"Diharapkan tahun 2021, Kita mungkin mulai di satu dulu. Karena 1 WPP itu harganya sekitar Rp 60 miliar," kata Edhy saat konferensi pers di kantornya, Rabu (26/8).

Baca Juga: Kapal pengawas RI tangkap dua kapal Vietnam di Natuna

Meski terbilang butuh anggaran besar, Edhy menyebut hal itu tak sebanding dengan potensi yang akan hilang jika terjadi illegal fishing di Perairan Indonesia. Ia mengatakan, penggunaan drone itu memiliki kelebihan yakni pengawasan dapat dilakukan secara real time dan visualisasi dari alat ini terbilang cepat agar memudahkan penangkapan pelaku illegal fishing.

Kemudian, KKP juga berupaya meningkatkan data satelit, penginderaan jauh dan lainnya untuk mendukung pengawasan perairan.

Edhy menjelaskan, saat ini KKP punya 38 armada kapal untuk melakukan pengawasan perairan. Dari jumlah itu, 10 kapal sedang dalam proses perbaikan.

Ia menyebut, KKP akan mendapat bantuan hibah kapal pengawas dari Jepang sebanyak 2 kapal. Namun hal ini masih dalam tahap pembicaraan kedua belah pihak.

Sebagai informasi, sejak Edhy Prabowo menjabat menjadi Menteri KKP pada Oktober tahun lalu hingga saat ini, KKP telah menangkap 71 kapal pelaku illegal fishing. Dari kapal itu, kapal illegal fishing paling banyak berasal dari Vietnam sebanyak 27 kapal.

Baca Juga: Menteri KKP: Sektor kelautan dan perikanan bisa jadi andalan ekonomi Indonesia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat