KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terbilang masih tinggi menjadi tantangan bagi industri penjaminan. Oleh karena itu, Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) menyampaikan perusahaan penjaminan perlu menerapkan sejumlah upaya antisipasi agar kondisi tersebut tak mempengaruhi kinerja industri pada 2026.

Sekretaris Jenderal Asippindo Agus Supriadi mengatakan perusahaan penjaminan perlu melakukan penguatan manajemen risiko dan underwriting, di antaranya melalui pengetatan seleksi penjaminan pada sektor dan segmen UMKM berisiko tinggi, serta penyesuaian skema penjaminan berdasarkan profil risiko debitur.

Selain itu, Agus mengungkapkan industri perlu melakukan peningkatan monitoring dan early warning system dengan memperkuat pemantauan portofolio penjaminan secara berkala.

GAGASAN: Bencana Sumatera dan Kebisingan Media Sosial

Baca Juga: Sun Life Tengah Lakukan Finalisasi Pembentukan Dewan Penasihat Medis

Ditambah, melakukan deteksi dini potensi gagal bayar, agar mitigasi dapat dilakukan lebih awal," katanya kepada Kontan, Minggu (1/2/2026).

Agus menyampaikan industri juga perlu melakukan optimalisasi kerja sama dengan lembaga keuangan lewat sinergi dalam restrukturisasi kredit bermasalah. Dia bilang industri juga perlu mendorong perbankan dan lembaga pembiayaan untuk meningkatkan kualitas analisis kredit.

Lebih lanjut, Agus mengatakan perlunya penguatan permodalan dan cadangan teknis dengan menjaga kecukupan modal dan pencadangan agar tetap sehat secara keuangan. Upaya lainnya, yakni melakukan pemanfaatan teknologi dan data analytics, yakni menggunakan data historis dan analitik untuk meningkatkan akurasi penilaian risiko.

"Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan penjaminan diharapkan mampu menjaga kinerja tetap sehat, sekaligus tetap berperan aktif dalam mendukung pembiayaan UMKM secara berkelanjutan," ucap Agus.

Secara keseluruhan, Agus memproyeksikan industri penjaminan masih memiliki prospek yang menjanjikan, meskipun dibayangi tantangan NPL UMKM. Dia bilang beberapa faktor pendukung prospek industri penjaminan, antara lain UMKM tetap menjadi fokus utama kebijakan pemerintah dan regulator dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Faktor lainnya, yaitu adanya program pembiayaan UMKM, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan produktif lainnya, tetap membutuhkan peran penjaminan untuk menekan risiko perbankan.

"Dipicu juga digitalisasi proses kredit dan penjaminan mulai meningkatkan efisiensi dan kualitas seleksi debitur," tuturnya.

Baca Juga: Hadapi Volatilitas Pasar, Ini Strategi MAMI Kelola Reksa Dana Obligasi pada 2026

Dengan kata lain, Agus menerangkan tingginya NPL UMKM bukan menjadi penghambat utama, melainkan tantangan yang harus dikelola. Dia meyakini industri penjaminan justru memiliki peran strategis sebagai risk mitigator dalam ekosistem pembiayaan UMKM.

Sebagai informasi, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, nilai imbal jasa penjaminan yang diperoleh perusahaan penjaminan per November 2025 sebesar Rp 7,38 triliun. Nilai itu terkontraksi 7,96%, jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, OJK mencatat nilai klaim industri penjaminan mencapai Rp 6,61 triliun per November 2025. Nilainya terkontraksi sebesar 16,95% secara Year on Year (YoY). 

Selanjutnya: Ciputra Group Perluas Akses KPR untuk Proyek Hunian The Forestine

Menarik Dibaca: Harga emas Galeri 24 dan UBS di Pegadaian hari ini Minggu (1/2/2026) Kompak Turun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News