KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Merespons potensi krisis pangan global, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya dapat meningkatkan produksi pangan domestik dalam jangka singkat. Hal ini agar Indonesia tak bergantung pada impor. Disamping itu Ia meminta agar harga pangan dijaga tetap stabil dan terjangkau masyarakat.

Meski menghadapi potensi krisis pangan, Jokowi menegaskan masih ada peluang yang dapat diraih Indonesia. Terutama untuk produksi pangan di darat yang dapat diproduksi dalam jangka pendek.

"Misalnya tanam jagung yang hanya 3 bulan sampai 100 hari, tanam padi juga hanya butuh 4 bulan, menanam kedelai untuk mengurangi impor kita juga butuh waktu 3 bulan sampai 100 hari," jelasnya dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/6).

Hal tersebut didukung dengan potensi lahan di Indonesia yang masih luas. Lahan-lahan yang telah mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) juga masih banyak yang terlantar. Maka Jokowi meminta pemanfaatannya dalam peningkatan produksi pangan.

Baca Juga: Menteri Keuangan AS: Resesi di Amerika Serikat Tidak Terhindarkan

"Dan kita memiliki selain lahan yang luas, petani juga banyak sekali. Termasuk yang di laut juga sama, potensi sangat besar sekali," imbuhnya.

Apabila Indonesia mampu menghasilkan pangan yang dapat diproduksi dalam jangka pendek, kata Jokowi, negara tak hanya berdikari di bidang pangan, tapi juga memiliki potensi untuk ekspor. 

Hal ini berkaca pada tingginya permintaan ekspor pangan ke Indonesia di tengah ancaman krisis pangan dunia.

"Beras, ada yang minta 100.000 per bulan, ada yang minta 2,5 juta ton untuk satu tahun. Saya kira ini akan meningkatkan cadangan devisa kita," ungkapnya.

Jokowi meminta jajarannya fokus dalam beberapa hal, di antaranya peningkatan produksi besar-besaran baik itu dari petani, korporasi dan BUMN. Selanjutnya, jenis komoditi yang ditanam sesuai dengan karakteristik daerah.

Setelah memproduksi secara besar-besaran, Ia mengarahkan agar segera dipastikan siapa yang akan menjadi offtaker-nya.

Baca Juga: Jelang Idul Adha, Berdikari Pasok 450 ekor Sapi bebas PMK dari Sidrap, Sulsel

"Jadi petani produksi terus dan yang membeli juga ada. Jangan sampai petani produksi banyak, Bulog tidak ambil, RNI tidak ambil. Ini mekanisme harus segera diputuskan dan kemarin kita sampaikan dengan Menteri BUMN segera siapa, produknya apa, biayanya seperti apa," paparnya.

Terakhir,Jokowi mengingatkan agar disiapkan juga rencana besar usai dilakukan penyerapan produksi di lapangan. Oleh sebab itu diperlukan orkestrasi yang baik antara Kementerian/Lembaga, BUMN, swasta, daerah dan semua pihak terkait.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi