Antisipasi lonjakan kasus corona di luar Jawa-Bali, berikut instruksi presiden Jokowi



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Jokowi menyatakan, respons cepat dibutuhkan saat ini untuk mengantisipasi lonjakan kasus positif Covid-19. Hal ini disampaikan saat rapat terbatas evaluasi perkembangan dan tindak lanjut PPKM level 4, Sabtu (7/8).

Jokowi menyebut, pergeseran lonjakan kasus mulai terjadi di luar Jawa – Bali. Selama dua minggu terakhir penambahan kasus baru pada provinsi-provinsi di luar Jawa terus meningkat.

Jokowi menjelaskan, pada 25 Juli, di luar Jawa – Bali berkontribusi 13.200 kasus atau 34% dari kasus baru secara nasional. Akan tetapi, per 1 Agustus naik menjadi 13.589 atau 44% dari total kasus baru nasional.


Lalu, per 6 Agustus 2021 naik lagi menjadi 21.374 kasus atau sudah 54% dari total kasus baru secara nasional.

Baca Juga: Presiden Jokowi resmikan RS Modular Pertamina di Tanjung Duren

“Hati-hati kenaikan dalam dua minggu ini dan saya perintahkan kepada panglima, kapolri untuk betul-betul mengingatkan selalu pada Pangdam, Kapolda, dan Danrem, Dandim, Kapolres untuk betul-betul secara cepat merespons angka-angka yang tadi saya sampaikan. karena kecepatan ada di situ,” ujar Jokowi dipantau dari Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (7/8) malam.

Jokowi menyebut, lima provinsi dengan kasus yang tinggi pada 5 Agustus yakni Kalimantan Timur dengan kasus aktif yang ada sebanyak 22.529; Sumatra Utara sebanyak 21.876; Papua sebanyak 14.989; Sumatra Barat sebanyak 14.496; dan Riau sebanyak 13.958.

Kemudian, pada Jumat 6 Agustus kasus aktif Sumatra Utara naik menjadi 22.892; Riau naik menjadi 14.993; Sumatra Barat, naik menjadi 14.712.

Selain itu, Nusa Tenggara Timur juga mengalami kenaikan dalam seminggu terakhir. Kasus aktif pada 1 Agustus sebanyak 886. Namun kasus aktif pada 6 Agustus menjadi 3.598.

“Yang turun dua hari kemarin Kaltim dan Papua. Tapi hati-hati ini selalu naik dan turun,” ucap Jokowi.

Untuk merespons hal tersebut, Jokowi menginstruksikan 3 hal penting yang harus dilakukan. Pertama, mobilitas masyarakat harus direm ketika terjadi penambahan kasus yang meningkat.

“Gubernur semua harus tahu, Pangdam, Kapolda semua harus tahu, artinya mobilitas manusianya yang direm paling tidak dua minggu,” terang dia.

Kedua, Presiden menginstruksikan kepada Panglima TNI untuk memasifkan testing dan tracing.

Ketiga, segera bawa orang yang positif Covid-19 ke isolasi terpusat (isoter). Gubernur, Bupati, walikota menyiapkan isolasi terpusat di wilayahnya masing-masing. Isolasi terpusat dapat menggunakan gedung sekolah, balai, dan gedung olahraga yang diberi tempat tidur yang nyaman.

“Saya minta Menteri PUPR membantu daerah dalam rangka penyiapan isoter ini. Terutama di daerah – daerah yang saya sebutkan, segera harus merespons dari angka – angka yang ada. Dan juga libatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Terutama dalam penanganan pasien. Kalau di Jawa ada telemedicine, kalau tidak, lewat telepon pun tidak apa-apa. Ini untuk mengurangi angka kematian yang ada,” jelas Jokowi.

Baca Juga: Kegiatan ekonomi bisa dibuka bertahap September 2021

Jokowi menyebut, tiga hal tersebut dapat menekan angka penularan Covid-19. Hal ini berdasarkan pengalaman di provinsi – provinsi yang ada di Jawa.

“Ini pengalaman di provinsi – provinsi yang ada di Jawa, yang bisa turun, tiga hal ini yang dilakukan,” ucap dia.

Selain itu, Presiden Jokowi meminta untuk melakukan kecepatan vaksinasi Covid-19. Kepala daerah diminta segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat. Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan Puskesmas harus segera melakukan vaksinasi untuk memberikan proteksi pada masyarakat.

“Jangan biarkan vaksin itu berhenti sehari dua hari, langsung suntikkan pada masyarakat. Habis, minta pusat lagi. Jangan ada stok vaksin terlalu lama,” tutur Jokowi.

Selanjutnya: Simak daftar daerah yang masuk PPKM level 3 di Jawa dan Bali

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi