KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Strategi agresif pemerintah untuk menarik utang baru dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada paruh pertama tahun 2025 dinilai menjadi upaya untuk antisipasi atas potensi tekanan di semester II.

Sampai dengan 17 April 2025, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan SBN sebesar Rp 413,97 triliun. Jumlah ini setara 64,43% dari target pembiayaan melalui SBN dalam APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 642,5 triliun.

Kepala Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Muhammad Rizal Taufikurahman menilai realisasi  penerbitan SBN tersebut menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menjalankan strategi front loading.

Proses Transisi, GOTO Umumkan Hans Patuwo Bakal Jadi CEO Gantikan Patrick Walujo

Baca Juga: Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 223,4 Triliun Per Februari 2025

Langkah ini juga dinilai berkaitan dengan antisipasi terhadap potensi tekanan di semester II, baik dari sisi eksternal seperti arah kebijakan suku bunga The Fed, ketidakpastian pasar global, maupun risiko geopolitik.

"Kalau melihat tren ini, cukup besar kemungkinan realisasi penerbitan bisa tembus 75% bahkan mendekati 80% dari target APBN di semester I tahun ini," ungkap Rizal kepada Kontan, Selasa (13/5).

Rizal juga menilai urgensi penerapan strategi front loading ini juga tidak terlepas dari kebutuhan pembiayaan yang tinggi di awal tahun, termasuk untuk mendukung belanja-belanja prioritas.

Dengan mengamankan pembiayaan lebih awal, pemerintah bisa memitigasi risiko volatilitas yang bisa mengganggu cost of fund ke depan. 

Baca Juga: Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 483,6 Triliun per November 2024

"Selain itu, ketika kondisi pasar masih relatif kondusif dan likuiditas memadai, tentu akan lebih efisien bagi pemerintah untuk masuk pasar lebih agresif," ungkap Rizal.

Lebih lanjut, Rizal menyebut ini juga bisa memberi sinyal positif ke pasar bahwa pemerintah memiliki manajemen risiko yang antisipatif, terutama dalam menjaga stabilitas fiskal dan menjaga agar tekanan terhadap APBN tidak menumpuk di akhir tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News