KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Ekspor salah satu komoditas andalan Indonesia yakni minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dinilai bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia dari ancaman resesi global. Hal ini bisa terjadi jika pemerintah merelaksasi ekspor CPO dan turunnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan dalam menghadapi ancaman resesi dunia, pemerintah Indonesia perlu membuat kebijakan dengan memberikan dukungan sebesar-besarnya terhadap komoditas berorientasi ekspor, salah satunya CPO. 

Ironisnya, saat ini masih ada beberapa kebijakan yang justru membatasi kegiatan ekspornya. 

“Misalnya terkait kebijakan pemerintah berupa Domestic Market Obligation (DMO), Domestic Price Obligation (DPO), Persetujuan Ekspor (PE), dan Flush Out (FO), Bea Keluar dan lain-lainnya, ini jelas menghambat ekspor,” kata Tauhid dalam keterangannya, Selasa (11/10).

Baca Juga: Kemendag Klaim Kebijakan DMO CPO Sudah Tepat

Menurut Tauhid, keinginan pemerintah mempercepat ekspor dan selamat dari resesi ekonomi dunia dapat terealisasi asalkan kebijakan yang menghambat ekspor, seperti DMO, DPO, dan Flush-Out dapat dihilangkan. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor CPO berkontribusi  Rp 112,82 triliun bagi perekonomian Indonesia sepanjang kuartal I/2022. Angka ini cukup besar setara 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dari data BPS, ekspor CPO berkontribusi Rp 112,82 triliun bagi perekonomian Indonesia sepanjang kuartal I/2022. Angka ini cukup besar setara 2,5% dari PDB.

Tauhid menilai adanya kebijakan DMP dan DPO menyebabkan terjadinya disparitas harga kelapa sawit di tingkat domestik dan harga di pasar internasional (CIF Rotterdam) yang kini menyentuh US$ 1,05 ribu per metrik ton. 

Akademisi Universitas Al- Azhar Indonesia Sadino menegaskan, larangan ekspor akan menghambat pertumbuhan ekonomi, pemulihan krisis dan merugikan perekonomian negara khususnya devisa yang hilang akibat larangan ekspor. 

Baca Juga: Harga CPO Rebound Terseret Kenaikan Harga Minyak Mentah

“Hambatan dan larangan ekspor akan merugikan bangsa Indonesia. Menghambat pertumbuhan ekonomi, pemulihan krisis dan merugikan perekonomian negara yang diakibatkan dari hilangnya devisa,” tegas Sadino.

Editor: Noverius Laoli