KONTAN.CO.ID – JAKARTA.
Industri perbankan berisiko berhadapan dengan tekanan likuiditas pada paruh kedua nanti. Sebagai langkah antisipatif, perbankan sengaja memupuk dana murah sejak awal tahun. Hingga Maret 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat likuiditas perbankan masih berada di posisi yang memadai dengan rasio kredit terhadap pendanaan (
loan to deposit ratio/LDR) di 84,65%, relatif lebih longgar ketimbang posisi 87,77% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kendati begitu, Chief Economist Bank Negara Indonesia (BNI) Leo Putera Rinaldy mengatakan, kondisi likuiditas berisiko lebih menantang di semester kedua mendatang. Dari sisi rupiah, tantangan datang dari pemotongan anggaran fiskal yang berpotensi dilakukan pemerintah untuk mengompensasi tambahan subsidi.
“Padahal belanja pemerintah mencatat kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan pasokan uang beredar pada kuartal pertama,” jelas Leo dalam analyst meeting belum lama ini.
Baca Juga: Asuransi Asei Terapkan Strategi Investasi yang Terdiversifikasi pada Tahun 2026 Sementara dari sisi valuta asing (valas), Leo mencermati risiko memburukny neraca pembayaran akibat defisit transaksi berjalan yang lebih lebar. Yang mana, pada gilirannya kondisi tersebut berisiko membuat suplai dolar kian terbatas. Untuk pendanaan, secara umum BNI memang berstrategi untuk menjaga likuiditas di posisi yang cenderung longgar awal tahun ini, dengan fokus utama tetap terarah pada basis dana murah (
current account saving account/CASA). Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, pihaknya bakal mempertahankan LDR di bawah 90%. Asal tahu saja, hingga kuartal I-2026 posisi LDR BNI ada di 83,46%, turun dari posisi 93,15% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Putrama tak menampik bahwa posisi LDR yang longgar membuat margin bunga bersih (
net interest margin/NIM) relatif tak optimal lantaran banyaknya likuiditas yang menganggur. Namun begitu, ia bilang, pada dasarnya buffer likuiditas yang dipupuk bank saat ini membuka ruang untuk ekspansi yang lebih optimal di masa depan. “Ketika kondisi lebih menguntungkan dan kami dapat beroperasi pada tingkat LDR yang lebih tinggi serta efisien,” ungkapnya.
Baca Juga: Aset Industri Penjaminan Tumbuh Tipis 0,77% hingga Maret 2026 Sementara itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) fokus memperkuat CASA dengan pendanaan dari kanal digital. Hingga Maret 2026, CASA BRI mencapai Rp 605,8 triliun atau setara 68,07% dari total dana pihak ketiga (DPK). Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyebut, capaian ini sejalan dengan kian tingginya volume transaksi di berbagai kanal digital bank. Hery bilang struktur pendanaan di awal tahun memang dijaga lebih efisien untuk memperkokoh fundamental bisnis sekaligus mendorong pertumbuhan yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan. Toh, dana murah yang kuat bakal menekan biaya beban (
cost of fund/CoF) perbankan dan membuka peluang meraup laba yang lebih optimal. “Struktur pendanaan yang lebih efisien memberi ruang lebih baik bagi margin,” katanya. Di sisi lain, CIMB Niaga turut mencermati tantangan likuiditas valas yang datang seiring ditetapkannya aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) terbaru dalam waktu dekat. Mengingatkan saja, rencananya dalam aturan terbaru nanti, DHE Sumber Daya Alam (SDA) hanya bakal ditempatkan di bank milik negara. Artinya, bank swasta berisiko kehilangan salah satu sumber pendanaan valasnya.
Baca Juga: MAIPARK Kembangkan Produk Baru Berbasis Perubahan Iklim Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menjelaskan, pihaknya bakal menjaga posisi LDR di rentang 85%–90%. Fokus utama bank juga tertuju pada CASA, utamanya pada
current account alias giro. “Namun dengan peraturan DHE pasti ada dampak karena hanya masuk ke Himbara,” katanya. Dalam kondisi ini, pihaknya turut mencermati risiko kenaikan CoF di waktu yang akan datang sebagai imbas perebutan dana di pasar. Namun begitu, di saat yang sama, ia juga melihat permintaan kredit masih bakal lemah. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 