KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melihat kelangkaan pasokan dan hambatan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu antrean SPBU di sejumlah daerah tak serta-merta akibat panic buying oleh konsumen.

Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo menegaskan, kekhawatiran masyarakat saat ini terkait ketersediaan energi harus dijawab dengan kepastian stok, distribusi, dan informasi yang transparan. 

Seiring pemerintah dan Pertamina yang menyatakan stok aman, menurut dia, maka konsumen pun harus dapat memperoleh BBM secara mudah, wajar, dan tanpa mengantre berjam-jam.

"Karena itu, panic buying tidak boleh dijadikan alasan tunggal untuk menjelaskan antrean BBM," jelas Rio dalam keterangannya, Senin (14/9/2026).

Dengan begitu, YLKI pun mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi pasokan dan distribusi BBM, khususnya di sejumlah daerah dengan antrean panjang seperti Makassar.

Baca Juga: BBM Langka, Makassar hingga Jember Berlakukan PJJ untuk Kurangi Mobilitas

"Jika stok BBM memang aman, hal tersebut harus disampaikan secara transparan dan didukung data yang jelas. Bila perlu, Pertamina dan ESDM melakukan konferensi pers bersama," ungkap Rio.

YLKI juga menyampaikan desakan kepada DPR RI untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Pertamina Patra Niaga dan Kementerian ESDM untuk meminta penjelasan secara komprehensif mengenai penyebab antrean BBM dan kondisi distribusinya.

"Persoalan BBM menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehingga tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan dan pertanggungjawaban," imbuh dia.

Seiring hal tersebut, jika memang ada penyalahgunaan BBM subsidi, YLKI meminta adanya penegakan hukum secara tegas. Praktik tersebut bisa meliputi penimbunan, pengisian berulang secara tidak wajar, penggunaan identitas atau QR yang tidak sesuai, maupun modus penyalahgunaan lainnya.

Rio juga menggarisbawahi adanya potensi efek domino apabila kelangkaan atau sulitnya akses BBM tidak segera diatasi.

Baca Juga: Pertamina Ungkap Penyebab Antrean Panjang di SPBU, Ternyata karena Shifting BBM

Menurutnya, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi dapat mengganggu berbagai sektor, mulai dari transportasi, pendidikan, kesehatan, distribusi pangan dan barang, kebersihan, hingga pelayanan publik lainnya.

"Mobilitas masyarakat, guru dan siswa dapat terganggu, begitu pula operasional fasilitas kesehatan dan layanan publik yang membutuhkan BBM," katanya.

Rio menambahkan, YLKI membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan BBM, baik terkait kelangkaan, antrean yang tidak wajar, pembatasan yang tidak jelas, maupun persoalan pelayanan di SPBU.

Secara keseluruhan, YLKI meminta pemerintah memastikan distribusi BBM benar-benar mudah diakses oleh konsumen. 

"Ukuran ketersediaan BBM bukan hanya berapa banyak stok di tangki, tetapi apakah konsumen dapat memperoleh BBM dengan mudah dan wajar," katanya.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Respons Antrean BBM, Operasikan 25 SPBU 24 Jam di Makassar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News