KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan dana pensiun pegawai negeri Malaysia, Retirement Fund Inc (KWAP), menjadi korban dugaan penipuan yang telah direncanakan (premeditated fraud) saat berinvestasi hampir RM200 juta di perusahaan agritech asal Indonesia, eFishery.

Anwar mengatakan dugaan penipuan tersebut dilakukan melalui manipulasi laporan keuangan oleh manajemen eFishery.

Menurut dia, tidak hanya KWAP yang menjadi korban, tetapi juga sejumlah investor institusi internasional lainnya yang menanamkan modal di perusahaan tersebut.

Baca Juga: Dana Pensiun Bank Mandiri Jaga Pendanaan di Tengah Perlambatan Penambahan Peserta

"Investasi di eFishery merupakan penipuan yang telah direncanakan, dengan adanya manipulasi laporan keuangan oleh manajemen eFishery," ujar Anwar dalam jawaban tertulis kepada parlemen Malaysia seperti dikutip dari The Edge Malaysia, Sabtu (18/7/2026).

Ia menjelaskan, keputusan investasi telah melalui proses evaluasi, tata kelola, dan uji kelayakan (due diligence) berdasarkan informasi yang tersedia saat itu, termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik internasional.

Konsorsium investor, termasuk KWAP, juga disebut telah melakukan pemeriksaan independen sebelum memutuskan berinvestasi.

Anwar menambahkan, sejumlah investor institusi global seperti Temasek, SoftBank, 42XFund, dan Northstar juga ikut berinvestasi di eFishery.

Pada putaran pendanaan Seri D tahun 2023, eFishery menghimpun dana sebesar US$ 200 juta, dengan kontribusi KWAP mencapai US$47,7 juta atau sekitar RM194,35 juta.

Baca Juga: Usai Putusan MK Soal Pembayaran Manfaat,ADPI Sebut Dana Pensiun Siapkan Perubahan PDP

Menanggapi pertanyaan anggota parlemen Wong Chen terkait pertanggungjawaban atas investasi tersebut, Anwar menyatakan konsorsium investor, termasuk KWAP, telah menempuh langkah hukum dan mengupayakan pemulihan dana.

Selain itu, KWAP telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penilaian, persetujuan, dan pengawasan investasi.

Hasil kajian tersebut telah disampaikan kepada dewan direksi untuk ditindaklanjuti sesuai prinsip tata kelola dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat sistem pengamanan investasi di masa mendatang.