KONTAN.CO.ID - Pemerintah Indonesia memperluas arah kebijakan keuangan nasional agar manfaat layanan keuangan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Upaya tersebut ditandai dengan peluncuran Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Pembentukan DNKK menjadi bagian dari perubahan pendekatan pemerintah, dari sekadar memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan menjadi meningkatkan kesejahteraan keuangan keluarga.

Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan kebijakan tidak hanya dilihat dari kepemilikan rekening bank, tetapi juga dari kemampuan keluarga mengelola pendapatan, memenuhi kebutuhan, mengakses pembiayaan, dan menghadapi tekanan ekonomi.

Lantas, apa itu DNKK, apa tugasnya, dan siapa saja yang memimpin lembaga tersebut?

Baca Juga: 5 Taman Di Jakarta yang Buka 24 Jam, Cek Fasilitas dan Link Peta Lokasi

Apa Itu Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan?

Melansir laman Setneg RI, Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan atau DNKK merupakan lembaga koordinasi kebijakan pemerintah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan keuangan masyarakat, terutama di tingkat keluarga.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan DNKK dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada 22 Oktober 2026.

Pembentukan DNKK didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2026. Lembaga ini merupakan transformasi dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), yang sebelumnya berfokus pada perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perubahan tersebut memperluas orientasi kebijakan pemerintah. Jika sebelumnya fokus utamanya adalah memastikan masyarakat dapat mengakses layanan keuangan, DNKK diarahkan untuk memastikan layanan tersebut memberikan manfaat nyata bagi kondisi keuangan keluarga.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya diharapkan memiliki rekening bank atau memperoleh akses kredit, tetapi juga mampu menggunakan produk keuangan secara tepat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Baca Juga: Cek 49 Susunan Menteri Kabinet Merah Putih Pasca Reshuffle 1 Oktober 2026

Apa Tugas dan Tujuan DNKK?

Mengutip laman Setneg, DNKK diarahkan untuk mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian dan lembaga agar akses keuangan dapat memberikan dampak lebih besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Berikut beberapa fokus utama DNKK.

1. Meningkatkan kesejahteraan keuangan keluarga

DNKK menempatkan keluarga sebagai unit ekonomi terkecil yang perlu menjadi sasaran kebijakan. Fokusnya bukan hanya pada jumlah rekening atau akses terhadap produk keuangan, melainkan juga kemampuan rumah tangga mengelola pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan kewajiban keuangan.

2. Memperkuat literasi dan inklusi keuangan

Literasi keuangan berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, sedangkan inklusi keuangan berkaitan dengan akses terhadap layanan tersebut.

Keduanya perlu berjalan beriringan. Masyarakat yang memiliki rekening atau akses pinjaman tetap membutuhkan pemahaman agar dapat menggunakan layanan keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.

3. Memperluas akses pembiayaan bagi UMKM

DNKK juga diarahkan untuk memperkuat akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk melalui penguatan koordinasi program keuangan di daerah.

Akses pembiayaan yang sesuai dapat membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis, menambah modal kerja, dan meningkatkan kapasitas produksi. Namun, penyaluran kredit tetap perlu memperhatikan kemampuan membayar agar tidak menambah beban utang rumah tangga maupun pelaku usaha.

Baca Juga: Prabowo-Gibran Akan Hadiri Acara Doa Kebangsaan di Monas, Polri Kerahkan Jibom dan K9

4. Memperkuat ketahanan keuangan masyarakat

Kesejahteraan keuangan tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan. Kemampuan keluarga menghadapi kehilangan pekerjaan, kenaikan biaya hidup, kebutuhan kesehatan, atau keadaan darurat juga menjadi perhatian.

Karena itu, DNKK menempatkan ketahanan keuangan sebagai salah satu arah kebijakan agar keluarga memiliki kemampuan lebih baik untuk menghadapi guncangan ekonomi.

5. Memperkuat koordinasi kebijakan pusat dan daerah

Pelaksanaan kebijakan keuangan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku industri jasa keuangan.

DNKK diharapkan memperkuat koordinasi tersebut, termasuk melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), agar program literasi, akses pembiayaan, dan pemberdayaan ekonomi dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.

Baca Juga: Prabowo-Gibran Akan Hadiri Acara Doa Kebangsaan di Monas, Polri Kerahkan Jibom dan K9

Tiga Fokus Utama DNKK

Dalam pelaksanaannya, DNKK menaruh perhatian pada tiga aspek kesejahteraan keuangan atau financial health.

Fokus	Penjelasan
Financial wellness	Kondisi keuangan yang sehat, termasuk kemampuan mengelola pendapatan, pengeluaran, dan kebutuhan sehari-hari.
Financial resilience	Kemampuan menghadapi guncangan keuangan, seperti kehilangan penghasilan, keadaan darurat, atau kenaikan pengeluaran.
Financial security	Rasa aman dan kemampuan menjaga kestabilan keuangan untuk memenuhi kebutuhan sekarang maupun masa depan.

Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan keuangan tidak cukup diukur dari kepemilikan produk keuangan. Keluarga juga perlu memiliki kemampuan mengelola uang, menghadapi risiko, dan menjaga kestabilan ekonomi dalam jangka panjang.

Baca Juga: Presiden Prabowo Resmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk

Siapa Ketua dan Susunan Pimpinan DNKK?

Presiden Prabowo Subianto memimpin DNKK sebagai ketua. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjalankan tugas sebagai ketua harian.

Susunan pimpinan yang diumumkan pemerintah melibatkan sejumlah pejabat dari sektor ekonomi, keuangan, dan pemerintahan daerah.

Jabatan	Pejabat
Ketua	Presiden Prabowo Subianto
Ketua Harian	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Wakil Ketua	Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi
Wakil Ketua Harian	Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti
Wakil Ketua Harian	Menteri Keuangan Suahasil Nazara

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga terlibat dalam jajaran pimpinan yang hadir saat peluncuran DNKK. Sejumlah menteri lainnya menjadi anggota dewan sesuai struktur kelembagaan yang ditetapkan pemerintah.

Keterlibatan kementerian dan lembaga tersebut mencerminkan bahwa peningkatan kesejahteraan keuangan membutuhkan koordinasi kebijakan, mulai dari sektor jasa keuangan hingga pelaksanaan program pemerintah di daerah.

Baca Juga: Profil Muhammad Sarmuji, Politikus Golkar yang Kini Jabat Menperin

Mengapa DNKK Dibentuk?

Salah satu latar belakang pembentukan DNKK adalah perlunya menjembatani akses masyarakat terhadap layanan keuangan dengan kemampuan mereka memanfaatkan layanan tersebut secara efektif.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2026 yang disampaikan pemerintah saat peluncuran DNKK, tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan sebesar 69,57 persen.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan belum selalu diikuti tingkat pemahaman yang setara. Kepemilikan rekening, misalnya, tidak otomatis berarti seseorang mampu mengatur anggaran, memilih pinjaman yang sesuai, memahami risiko investasi, atau menyiapkan dana darurat.

Melalui DNKK, pemerintah memperluas perhatian dari ketersediaan layanan menjadi hasil yang dirasakan oleh rumah tangga. Program keuangan diharapkan dapat mendukung daya beli, pengelolaan keuangan yang lebih sehat, serta kesempatan ekonomi bagi masyarakat dan pelaku UMKM.

Target Penyaluran Kredit Rakyat pada 2027

Dalam rangkaian kegiatan Rakornas TPAKD pada 22 Oktober 2026, Presiden Prabowo juga menyampaikan target penyaluran kredit rakyat sebesar Rp400 triliun pada 2027 untuk menggerakkan perekonomian dari daerah.

Target tersebut menjadi salah satu agenda yang berkaitan dengan upaya memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Meski demikian, target penyaluran kredit tersebut perlu dibedakan dari tujuan kelembagaan DNKK secara keseluruhan. Kesejahteraan keuangan juga mencakup kemampuan mengelola pendapatan, ketahanan menghadapi keadaan darurat, serta penggunaan produk keuangan secara bertanggung jawab.

Keberhasilan kebijakan pada akhirnya perlu dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan hanya dari besarnya pembiayaan yang disalurkan atau jumlah orang yang memperoleh akses ke layanan keuangan.

Tonton: Danantara Borong Saham BUMN, Saham Mana yang Layak Dicermati?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News