Hak Veto PBB - Salah satu hak khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mungkin sering Anda dengar di berita adalah hak veto beberapa negara yang masuk dalam Dewan Keamanan PBB. Namun tidak semua anggota Dewan Kemanan PBB dapat menggunakan hak istimewa ini. Hanya negara yang masuk dalam anggota tetap tetap Dewan Keamanan PBB. Veto, mengutip dari
Dictionary.com, adalah hak untuk membatalkan atau menunda suatu kebijakan dalam suatu forum yang biasanya dimiliki oleh presiden, pemimpin, atau anggota yang memiliki hak khusus.
Baca Juga: Ketentuan Memilih Jurusan di Jalur SNBP 2024 dan Persyaratan Terbaru Daftar Jalur Ini Hak veto merupakan memiliki dampak besar dalam keputusan penting di tingkat internasional. Hak secara istimewa dimiliki oleh lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Perancis. Hak veto memberikan kewenangan untuk membatalkan atau melakukan veto terhadap permasalahan yang bersifat politis dan non-prosedural. Bersumber dari situs
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Meskipun hak ini dibenarkan sebagai alat untuk memudahkan kinerja negara anggota Dewan Keamanan PBB, sering kali hak veto disoroti karena potensi penyalahgunaannya sebagai pelindung kepentingan negara pemilik hak veto.
Fungsi hak veto dan wewenang Dewan Keamanan PBB
Hak veto memungkinkan negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk memblokir atau membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan, undang-undang, atau resolusi yang sudah diambil dalam sidang umum PBB jika merugikan salah satu dari lima negara pemegang hak veto. Hal ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan mengakibatkan kegagalan dalam mewakili banyak wilayah di dunia, terutama dalam mengatasi ancaman keamanan internasional Dewan Keamanan PBB sendiri terdiri dari 15 negara anggota, di antaranya 5 adalah anggota tetap yang memiliki hak veto dan 10 anggota tidak tetap. Kelima negara ini memiliki hak unik yang memungkinkan mereka membatalkan keputusan Dewan Keamanan PBB. Hak-hak ini melibatkan pemilihan Ketua Majelis Umum PBB, merekomendasikan masuknya negara baru sebagai anggota PBB, merekomendasikan keluarnya negara dari keanggotaan PBB, revisi atau amandemen Piagam PBB, dan pemilihan hakim di Mahkamah Internasional. Kelima negara pemilik hak veto Dewan Kemanan PBB yakni:
- Amerika Serikat: Sebagai salah satu negara pendiri PBB, Amerika Serikat memiliki peran besar dalam pengambilan keputusan internasional.
- Rusia: Penerus Uni Soviet, Rusia mempertahankan hak veto dari era Perang Dingin hingga saat ini.
- China: Sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar, China memiliki pengaruh besar dalam kebijakan internasional.
- Inggris: Negara ini tetap memegang peran penting dalam Dewan Keamanan PBB, mencerminkan sejarah imperialnya.
- Perancis: Dengan warisan budaya dan sejarahnya, Perancis turut serta dalam menentukan arah kebijakan global.
Baca Juga: Tips Menyiapkan Dana Pendidikan Anak Buat Pengantin Baru, Begini Caranya Contoh penerapan hak veto Dewan Kemanan PBB
Israel telah melanggar ketentuan dalam resolusi yang dikeluarkan oleh PBB, yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional. Namun, jika Dewan Keamanan PBB tidak dapat menerapkan sanksi terhadap Israel karena adanya hak veto dari negara anggota PBB. Oleh sebab itu masalah ini dapat dilimpahkan kepada Majelis Umum PBB sebagai tanggung jawab residual. Meskipun demikian. keputusan Majelis Umum bersifat rekomendatif, berbeda dengan keputusan Dewan Keamanan PBB yang bersifat mengikat .
Pada tahun 2020, lebih dari 100 negara mendukung proposal Prancis-Meksiko untuk mengatur penggunaan hak veto. Proposal tersebut mengusulkan agar anggota tetap Dewan Keamanan PBB menahan diri dalam menggunakan hak veto ketika “kekejaman massal” terjadi .
Dalam perbincangan masalah nuklir Iran di Badan Tenaga Atom Internasional dan Dewan Keamanan PBB, tuduhan yang ditujukan kepada Iran bukanlah Iran telah mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan militer, tetapi Iran telah mengembangkan senjata nuklir secara rahasia. Dalam hal ini, Rusia dan China, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, ikut terlibat dalam perancangan dan menjadi ko-sponsor terhadap resolusi yang mengenai Iran . Hak veto merupakan elemen yang kontroversial dalam struktur keputusan Dewan Keamanan PBB. Meskipun dimaksudkan untuk memastikan kekuatan setara di antara anggota tetap, penyalahgunaannya dapat menimbulkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News