Kolonialisme dan Imperialisme -  Kolonialisme dan Imperialisme bangsa Eropa, khususnya Belanda, merupakan bagian dari sejarah panjang berdirinya bangsa Indonesia. 

Praktik keduanya berdampak pada berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia, mulai dari politik hingga sosial budaya. 

Koloniaslisme, melansir dari National Geographic, adalah penguasaan suatu kekuasaan terdapat suatu daerah atau orang lain. Hal ini terjadi saat suatu bangsa menaklukkan bangsa, termasuk penduduknya dan mengeksploitasinya. 

Sedangkan imperialisme merupakan sebuah praktik pemaksaan kekuasaan atau kekuasaan suatu bangsa terhadap bangsa lainnya dengan tujuan untuk memperluas kekuasaan menggunakan perolehan tanah dan/atau pemaksaan dominasi ekonomi dan politik. 

Baca Juga: Dampak-Dampak yang Timbul Akibat Kolonialisme dan Imperialisme Pada Pendidikan

Seperti halnya dengan pengertian keduanya, kolonialisme dan imperialisme lebih banyak membawa dampak buruk dibandingkan dengan dampak positif pada negara jajahan. 

Bahkan gambaran kejamnya kolonialisme penjajah dituliskan dalam sebuah novel karya Multatuli berjudul Max Havelaar. 

Baik kolonialisme maupun imperialisme membawa di berbagai sektor kehidupan Bangsa Indonesia, mulai dari politik, ekonomi, hingga budaya dan pendidikan. Berikut ini dampak-dampak dari penjajah terhadap Indonesia semasa penjajahan. 

Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang politik

Bangsa Barat membawa dampak yang cukup besar dalam dunia politik Indonesia pada masa penjajahan. 

Pengaruh penjajah perlahan semakin kuat sehingga mampu melakukan intervensi masalah internal kerajaan-kerajaan di Nusantara. Hal ini membuat kekuasaan penguasa Indonesia pada masa tersebut semakin melemah bahkan hilang. 

Bersumber dari e-Modul Sejarah Indonesia Kelas 11 Kemendikbd Ristek, dampak kolonialisme bangsa Barat diantaranya:

1. Dasar pemerintahan yang modern yang dibuat Daendels atau Raffles membuat kedudukan Bupati berubah menjadi pegawai negeri dan digaji, yang semula merupakan kedudukan adalah turun temurun dan mendapat upeti dari rakyat menurut adat istiadat.

2. Bupati dijadikan alat kekuasaan pemerintah kolonial. Pamong praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan sekarang menjadi sistem kepegawaian.

3. Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah perfektuf.

4. Intervensi terhadap persoalan kerajaan yang dilakukan oleh Belanda dan Inggris, contohnya tentang pemilihan raja sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia, yang mengakibatkan peranan elite kerajaan berkurang dalam politik, dan kekuasaan pribumi melemah.

5. Hukum yang dulu menggunakan hukum adat diubah menggunakan sistem hukum barat modern.

6. Belanda ikut campur dalam pengambilan kebijakan raja. 

7. Perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik Pax Nederlanica di akhir abad 19 menuju awal abad 20. Jawa menjadi pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah perfektuf.

Baca Juga: Sejarah Singkat Paskibraka Indonesia dan Formasi dalam Paskibraka

Dampak kolonialisme dan imperialisme penjajah juga masih berpengaruh hingga sekarang, khususnya pada bidang politik. 

Hal ini terlihat dari sistem pemerintahan di Indonesia sekarang yang merupakan warisan dari penerapan ajaran Trias Politica yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. 

Dalam badan yudikatif dalam struktur tersebut, pemerintahan kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi tiga kelompok berdasarkan golongan masyarakat di Hindia-Belanda.

Badan peradilan tersebut terdiri dari peradilan untuk orang Eropa, peradilan orang Timur Asing, dan peradilan orang pribumi. Dalam badan legislatif, pemerintah kolonial Belanda membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat tahun 1918.

Trias Politica ini terlihat dalam jajaran pemerintahan Indonesia pada tiga aspek kekuasaan yakni kesekutif, legislatif, dan yudikatif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News