KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pahami LHKPN KPK dan cara mengecek Harta Pejabat Publik. Media sosial tengah ramai dengan perbincangan pelaporan wajib harta pejabat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasalnya, laporan dari Deddy Corbuzier sebagai salah satu Stafsus Kementerian Pertahanan mencapai harta hampir Rp1 Triliun dalam LHKPN.

Tentunya, masyarakat turut mencari tahu informasi harga para pejabat publik lain yang berasal dari public figure. Lantas, apa sebenarnya LHKPN dan aturannya di Indonesia? Intip informasi selengkapnya.

Frekuensi Transaksi BCA UMKM Fest 2025 Melejit, Buktikan Optimisme di Indonesia

Baca Juga: Kekayaan Deddy Corbuzier Hampir Tembus Rp 1 Triliun, Ini Rincian Harta Fantastisnya!

Arti LHKPN

Pengertian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah kewajiban bagi setiap pejabat negara untuk melaporkan seluruh aset dan kekayaan yang dimiliki.

LHKPN bertujuan untuk menciptakan transparansi serta mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan pemerintahan.

Melalui LHKPN, publik dapat mengetahui integritas para penyelenggara negara, sekaligus berperan aktif dalam pengawasan.

Baca Juga: Perkuat Transparansi, Indonesia Re dan KPK Gelar Sharing Session LHKPN

Aturan LHKPN

LHKPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta diperkuat oleh Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pejabat yang Wajib Melapor:

• Pejabat eksekutif, seperti menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan perangkatnya.
• Pejabat legislatif, seperti anggota DPR, DPD, dan DPRD.
• Pejabat yudikatif, seperti hakim dan jaksa.
• Pejabat lain yang memiliki kewajiban berdasarkan peraturan yang berlaku.

LHKPN harus dilaporkan secara periodik setiap tahun, serta saat pertama kali menjabat dan ketika mengakhiri masa jabatan.

Baca Juga: Daftar Mobil dan Sepeda Motor Mewah Raffi Ahmad, Ada Lamborghini hingga Motor BMW

Panduan Cek LHKPN Pejabat

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara melalui fasilitas daring yang disediakan oleh KPK. Berikut langkah-langkahnya:

• Buka laman e-LHKPN di alamat https://elhkpn.kpk.go.id.
• Klik menu "Publikasi LHKPN" di halaman utama.
• Masukkan nama pejabat atau instansi yang ingin dicari pada kolom pencarian. Hasil pencarian akan menampilkan daftar pejabat terkait.
• Klik nama pejabat untuk melihat rincian harta kekayaan yang telah dilaporkan.

Anda bisa mengakses informasi ini secara gratis sebagai salah satu transparansi kepada khalayak publik.

Demikian informasi untuk mengecek LHKPN Pejabat yang wajib diketahui oleh masyarakat.

Tonton: Israel Serang Iran, Dunia di Ambang Perang Nuklir

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News