KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan, tidak masalah jika nantinya pemerintah akan melakukan audit terhadap lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau Non-Governmental Organization (NGO).

Anggota Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo mengatakan, jika ada LSM yang melanggar ketentuan Undang-Undang (UU), maka dapat ditindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia mencontohkan, pengaturan LSM yang berbadan hukum yayasan telah diatur dalam UU tentang Yayasan. LSM yang berbadan hukum yayasan pun telah mendapat SK pengesahan yayasan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

BRI Terbitkan Surat Berharga Komersial, Dukung Pendalaman Pasar Keuangan Nasional

Lebih lanjut, Dia mengatakan, jika terdapat LSM yang menyebarkan informasi tidak benar, maka lakukan tindak lanjut sesuai peraturan yang berlaku.

Baca Juga: Rencana pemerintah audit LSM, ICW: Kami diaudit setiap tahun

Namun Dia juga mengingatkan, misalnya terdapat pengaduan konsumen dengan bukti yang ada, maka jangan dilihat itu sebagai pencemaran nama baik. Sebab itu merupakan hak konsumen yang dilindungi UU.

“Jadi sebenarnya dalam konteks pengawasan tadi untuk LSM koridornya sudah ada tinggal itu aja dijalankan,” ujar Sudaryatmo saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (14/11).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah berencana akan melakukan audit terhadap LSM atau NGO.

Audit ini dilakukan karena dinilai terdapat LSM yang menyebarkan informasi tidak benar. Hal itu disampaikan Luhut dalam wawancara yang disiarkan CNN Indonesia TV pada Jumat (12/11).