JAKARTA. Kisruh yang terjadi di dalam internal Partai Persatuan Pembangungan (PPP) menjadi salah satu materi pembahasan rapat pleno partai tersebut di DPP PPP, Jakarta, Selasa (22/4/2014). Rapat memutuskan unsur pimpinan PPP harus segera bertemu untuk membahas perdamaian (islah) dengan "kubu" Sekjen PPP M Romahurmuziy.“Rapat pleno ini memutuskan agar islah diutamakan, dan alhamdullilah tadi Ketua Majelis Syariah Kyai Maimoen Zubeir telah mengeluarkan fatwa yang intinya adalah (memerintahkan) islah. Dengan demikian, keputusan rapat pleno dan fatwa majelis syariah sejalan,” kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali usai rapat pleno, Selasa malam.Rapat pleno ini dihadiri 15 dari 53 pengurus DPP PPP. Sesuai peraturan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP, keputusan dalam rapat pleno dapat dinyatakan sah jika peserta rapat memenuhi kuorum atau setengah pengurus harian hadir. Namun, aturan tersebut juga memberikan kelonggaran.Pimpinan rapat dapat memberikan batas waktu selama 60 menit untuk menunggu peserta memenuhi kuorum di dalam ruang sidang. Jika hingga batas waktu yang ditentukan peserta rapat tak kunjung hadir dan jumlah tak memenuhi kuorum, maka keputusan rapat dapat tetap dinyatakan sah sebagaimana bila peserta memenuhi kuorum.Selain islah, Suryadharma menambahkan, rapat pleno juga memutuskan untuk menerima penjelasan dan pertanggungjawaban darinya. “Menerima penjelasan dan pertanggunjawaban ketua umum atas tindakan politik dan kebijakan yang diambil selama kurun waktu sebelum kampanye, masa kampanye, dan setelah kampanye (Pemilu) Legislatif 2014,” katanya.Tercakup dalam laporan itu, kata Suryadharma, adalah penjelasan tentang pertemuannya dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, dalam sejumlah kegiatan kampanye.Kisruh di PPP berawal saat Suryadharma secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dalam masa kampanye Pemilu Legislatif 2014 beberapa waktu lalu. Tindakan Suryadharma yang datang dan mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dianggap menyalahi hasil Mukernas II PPP.Mukernas II PPP yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, pada Februari 2014 tersebut memutuskan partai ini akan menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres. Prabowo tidak masuk daftar delapan nama itu.Sempat muncul wacana penggulingan Suryadharma oleh sejumlah elit DPP dan DPW PPP. Namun, Suryadharma tetap bertahan dengan keputusannya dan bahkan pada Jumat (18/4/2014) petang mendeklarasikan koalisi dengan Partai Gerindra di DPP PPP yang dihadiri Prabowo. (Dani Prabowo)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Apa keputusan rapat pleno Suryadharma?
JAKARTA. Kisruh yang terjadi di dalam internal Partai Persatuan Pembangungan (PPP) menjadi salah satu materi pembahasan rapat pleno partai tersebut di DPP PPP, Jakarta, Selasa (22/4/2014). Rapat memutuskan unsur pimpinan PPP harus segera bertemu untuk membahas perdamaian (islah) dengan "kubu" Sekjen PPP M Romahurmuziy.“Rapat pleno ini memutuskan agar islah diutamakan, dan alhamdullilah tadi Ketua Majelis Syariah Kyai Maimoen Zubeir telah mengeluarkan fatwa yang intinya adalah (memerintahkan) islah. Dengan demikian, keputusan rapat pleno dan fatwa majelis syariah sejalan,” kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali usai rapat pleno, Selasa malam.Rapat pleno ini dihadiri 15 dari 53 pengurus DPP PPP. Sesuai peraturan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP, keputusan dalam rapat pleno dapat dinyatakan sah jika peserta rapat memenuhi kuorum atau setengah pengurus harian hadir. Namun, aturan tersebut juga memberikan kelonggaran.Pimpinan rapat dapat memberikan batas waktu selama 60 menit untuk menunggu peserta memenuhi kuorum di dalam ruang sidang. Jika hingga batas waktu yang ditentukan peserta rapat tak kunjung hadir dan jumlah tak memenuhi kuorum, maka keputusan rapat dapat tetap dinyatakan sah sebagaimana bila peserta memenuhi kuorum.Selain islah, Suryadharma menambahkan, rapat pleno juga memutuskan untuk menerima penjelasan dan pertanggungjawaban darinya. “Menerima penjelasan dan pertanggunjawaban ketua umum atas tindakan politik dan kebijakan yang diambil selama kurun waktu sebelum kampanye, masa kampanye, dan setelah kampanye (Pemilu) Legislatif 2014,” katanya.Tercakup dalam laporan itu, kata Suryadharma, adalah penjelasan tentang pertemuannya dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, dalam sejumlah kegiatan kampanye.Kisruh di PPP berawal saat Suryadharma secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dalam masa kampanye Pemilu Legislatif 2014 beberapa waktu lalu. Tindakan Suryadharma yang datang dan mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dianggap menyalahi hasil Mukernas II PPP.Mukernas II PPP yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, pada Februari 2014 tersebut memutuskan partai ini akan menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres. Prabowo tidak masuk daftar delapan nama itu.Sempat muncul wacana penggulingan Suryadharma oleh sejumlah elit DPP dan DPW PPP. Namun, Suryadharma tetap bertahan dengan keputusannya dan bahkan pada Jumat (18/4/2014) petang mendeklarasikan koalisi dengan Partai Gerindra di DPP PPP yang dihadiri Prabowo. (Dani Prabowo)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
