JAKARTA. Pengamat ekonomi Faisal Basri mempertanyakan keberadaan Ahok Center dalam pengelolaan dana corporate social responsibility atau CSR di Dinas Perumahan dan Bangunan pemerintah di Pemprov DKI Jakarta."Makanya, kita harus tahu dan lihat dulu. Siapa itu Ahok Center, ngapain dia ikut di situ," ujar Faisal kepada wartawan pada Kamis (15/8/2013).Menurutnya, tidak benar jika Ahok Center turut terlibat dalam pengelolaan kontrbusi perusahaan terhadap masyarakat umum tersebut. CSR, adalah tanggung jawab perusahaan terhadap target CSR-nya, khususnya masyarakat yang terkena efek negatif dari kegiatan produksi perusahaan.Faisal mencontohkan perusahaan rokok. Efek negatif yang dihasilkan dari produksinya adalah gangguan kesehatan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang terkena gangguan kesehatan dengan cara berkontribusi melalui CSR tersebut."Pemda hanya boleh memberi peta, panduan, mana-mana kebutuhan yang belum ter-cover oleh APBD. Tidak boleh intervensi seperti itu," ujarnya."Tapi itu (keberadaan Ahok Center) tetap enggak bisa. Ahok Center kan produk politiknya Ahok," lanjut mantan calon gubernur Pemilukada 2012.Faisal meyakini jika pengelolaan CSR diambil alih oleh pemerintah, apalagi produk politik sang pengambil keputusan, suatu saat akan bermasalah. Oleh sebab itu, ia berharap Wakil Gubernur DKI J akarta, Basuki Tjahaja Purnama menjelaskannya."Semua sayang Jokowi-Ahok. Tugas kita ngingetin jangan aneh-aneh, deh. Kita ngingetin agar mereka tetap lurus-lurus saja jalannya," ujarnya.Dalam Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta merilis empat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dituju perusahaan pemberi CSR. Khusus pada Dinas Perumahan dan Bangunan Pemerintah, tertera mitra kerja 18 perusahaan pemberi CSR bernama Ahok Center. Tak ada penjelasan lebih lanjut mengenai tugas fungsi Ahok Center itu. Basuki pun tengah dalam konfirmasi. (Fabian Januarius Kuwado/Kompas.com)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Apa sih Ahok Center?
JAKARTA. Pengamat ekonomi Faisal Basri mempertanyakan keberadaan Ahok Center dalam pengelolaan dana corporate social responsibility atau CSR di Dinas Perumahan dan Bangunan pemerintah di Pemprov DKI Jakarta."Makanya, kita harus tahu dan lihat dulu. Siapa itu Ahok Center, ngapain dia ikut di situ," ujar Faisal kepada wartawan pada Kamis (15/8/2013).Menurutnya, tidak benar jika Ahok Center turut terlibat dalam pengelolaan kontrbusi perusahaan terhadap masyarakat umum tersebut. CSR, adalah tanggung jawab perusahaan terhadap target CSR-nya, khususnya masyarakat yang terkena efek negatif dari kegiatan produksi perusahaan.Faisal mencontohkan perusahaan rokok. Efek negatif yang dihasilkan dari produksinya adalah gangguan kesehatan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang terkena gangguan kesehatan dengan cara berkontribusi melalui CSR tersebut."Pemda hanya boleh memberi peta, panduan, mana-mana kebutuhan yang belum ter-cover oleh APBD. Tidak boleh intervensi seperti itu," ujarnya."Tapi itu (keberadaan Ahok Center) tetap enggak bisa. Ahok Center kan produk politiknya Ahok," lanjut mantan calon gubernur Pemilukada 2012.Faisal meyakini jika pengelolaan CSR diambil alih oleh pemerintah, apalagi produk politik sang pengambil keputusan, suatu saat akan bermasalah. Oleh sebab itu, ia berharap Wakil Gubernur DKI J akarta, Basuki Tjahaja Purnama menjelaskannya."Semua sayang Jokowi-Ahok. Tugas kita ngingetin jangan aneh-aneh, deh. Kita ngingetin agar mereka tetap lurus-lurus saja jalannya," ujarnya.Dalam Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta merilis empat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dituju perusahaan pemberi CSR. Khusus pada Dinas Perumahan dan Bangunan Pemerintah, tertera mitra kerja 18 perusahaan pemberi CSR bernama Ahok Center. Tak ada penjelasan lebih lanjut mengenai tugas fungsi Ahok Center itu. Basuki pun tengah dalam konfirmasi. (Fabian Januarius Kuwado/Kompas.com)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
