JAKARTA. Pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono masih "bersayap". Pengambilalihan wewenang Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum partai itu pun dinilai akan tetap memicu perlawanan dari para loyalis mantan Ketua Umum PB HMI tersebut."Secara tidak langsung, pernyataan SBY itu sebenarnya masih bersayap. Karena tidak disebut secara eksplisit menyatakan Anas non-aktif. Maka dari itu, Anas tetap merasa Ketua Umum," ujar pengamat politik Hanta Yudha, Sabtu (9/2), saat dihubungi Kompas.com.Hanta melihat pengambilalihan wewenang Anas kepada Majelis Tinggi juga berpotensi menimbulkan konflik. Pasalnya, SBY tidak memiliki landasan yang jelas dalam membuat keputusannya itu. "Kalau Anas tersangka beres semua. Tapi kalau sekarang belum tersangka, jelas kubu Anas akan melakukan perlawanan dalam beberapa hari ini," ujarnya.Namun, di sisi lain, Hanta melihat keputusan SBY mengambil wewenang Anas menunjukkan keyakinannya bahwa Anas akan menjadi tersangka dalam waktu dekat. "Kalau Anas tidak jadi tersangka, tidak akan ada ruang bagi SBY untuk melengserkan Anas, perang antar faksi akan terus terjadi dan ini tidak baik untuk Demokrat," kata Hanta.Seperti diberitakan, SBY atas nama Ketua Majelis Tinggi mengambil alih kendali Partai Demokrat, Jumat (8/3) malam. Seluruh instrumen Dewan Pimpinan Pusat seperti fraksi, Dewan Pimpinan Daerah, hingga Dewan Pimpinan Cabang kini bertanggung jawab penuh kepada Ketua Majelis Tinggi. Sementara itu, SBY meminta Anas fokus menjalani proses dugaan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai Demokrat, lanjutnya, juga siap menyediakan bantuan hukum untuk Anas. (Sabrina Asril/Kompas.com)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Apakah kubu Anas akan melawan?
JAKARTA. Pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono masih "bersayap". Pengambilalihan wewenang Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum partai itu pun dinilai akan tetap memicu perlawanan dari para loyalis mantan Ketua Umum PB HMI tersebut."Secara tidak langsung, pernyataan SBY itu sebenarnya masih bersayap. Karena tidak disebut secara eksplisit menyatakan Anas non-aktif. Maka dari itu, Anas tetap merasa Ketua Umum," ujar pengamat politik Hanta Yudha, Sabtu (9/2), saat dihubungi Kompas.com.Hanta melihat pengambilalihan wewenang Anas kepada Majelis Tinggi juga berpotensi menimbulkan konflik. Pasalnya, SBY tidak memiliki landasan yang jelas dalam membuat keputusannya itu. "Kalau Anas tersangka beres semua. Tapi kalau sekarang belum tersangka, jelas kubu Anas akan melakukan perlawanan dalam beberapa hari ini," ujarnya.Namun, di sisi lain, Hanta melihat keputusan SBY mengambil wewenang Anas menunjukkan keyakinannya bahwa Anas akan menjadi tersangka dalam waktu dekat. "Kalau Anas tidak jadi tersangka, tidak akan ada ruang bagi SBY untuk melengserkan Anas, perang antar faksi akan terus terjadi dan ini tidak baik untuk Demokrat," kata Hanta.Seperti diberitakan, SBY atas nama Ketua Majelis Tinggi mengambil alih kendali Partai Demokrat, Jumat (8/3) malam. Seluruh instrumen Dewan Pimpinan Pusat seperti fraksi, Dewan Pimpinan Daerah, hingga Dewan Pimpinan Cabang kini bertanggung jawab penuh kepada Ketua Majelis Tinggi. Sementara itu, SBY meminta Anas fokus menjalani proses dugaan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai Demokrat, lanjutnya, juga siap menyediakan bantuan hukum untuk Anas. (Sabrina Asril/Kompas.com)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
