KONTAN.CO.ID - Wabah virus corona Covid-19 bisa mengganggu kelangsungan kontrak-kontrak bisnis. Sebab kondisi ini bisa menjadi alasan para debitur untuk mengingkari perjanjian dengan alasan keadaan mamaksa atau force majeur alias overmacht.

Lalu bagaimana tanggapan pakar hukum soal status pandemik virus corona Covid-19 ini? Apakah sudah masuk kategori force majeur?

Menurut pengamat hukum Michael Hadilaya, pada intinya kondisi penyebaran wabah virus corona saat ini bisa masuk kategori sebagai force majeur. Tapi, ia juga sepakat dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD bahwa kondisi saat ini tidak otomatis bisa membatalkan perjanjian dan kontrak.

"Force majeur itu memang tujuannya supaya kalau ada wanprestasi enggak salah. Karena enggak salah, jadi enggak perlu bayar ganti rugi, denda, bunga, dan konsekuensi lainnya,"katanya.

Michael juga mengapresiasi penjelasan dari pemerintah sebagai bentuk upaya untuk menenangkan masyarakat, agar para pihak tidak perlu khawatir untuk tetap menjalankan perjanjian dengan penuh itikad baik.

Namun ia mengusulkan agar pemerintah bisa lebih tegas untuk menyepakati bahwa keadaan saat ini adalah overmacht (kondisi kahar), sehingga dalam pelaksanaan renegosiasi sebagaimana dikemukakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD bahwa para pihak tidak perlu lebih dahulu berdebat bahwa Covid-19 ini overmacht atau bukan.

Menurut dia, situasi sekarang termasuk overmarcht. Sekarang situasi overmacht berdasarkan penyebab keadaan darurat, yaitu keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera, dan berlangsung dengan singkat, tanpa dapat diprediksi sebelumnya.

Ini mengacu misalnya terjadi peperangan, blokade, pemogokan, epidemi, terorisme, ledakan, kerusuhan massa, termasuk di dalamnya adanya kerusakan suatu alat yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perikatan. "Epidemi saja masuk apalagi sekarang masuk kategori pandemic," katanya.

Karena overmacht itu lanjut Michael ada berbagai kategori. Pertama apakah overmacht absolut atau relatif. Bahkan kalau melihat dari ruang lingkupnya ada yg membagi overmacht menjadi 5 kategori.

"Jadi kalau semua pihak sudah sepemahaman bahwa bencana nasional ini overmacht, proses renegosiasi diharapkan dapat berjalan dengan itikad baik dan berhasil menemukan titik temu," katanya kepada KONTAN, Selasa (14/4).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Syamsul Azhar