JAKARTA. Pemerintah bergerak cepat menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015. Paling lambat, draf RAPBNP akan maju ke DPR Januari.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan akan banyak perubahan di draf tersebut. Perubahan terjadi mulai dari asumsi makro, hingga target penerimaan dan anggaran belanja. Hal ini untuk menyesuaikan perkembangan perekonomian terkini, serta program-program pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Wajar saja, APBN 2015 merupakan hasil karya pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Di asumsi makro, Bambang memastikan meski tahun ini ekonomi melambat tapi tahun depan bisa tumbuh tinggi.

Target pertumbuhan ekonomi tetap sebesar 5,8%. Perubahan terjadi pada inflasi dari 4,4% menjadi 4,7%-4,9%, nilai tukar rupiah dari Rp 11.900 menjadi Rp 12.000 per dollar Amerika Serikat (AS), serta harga minyak Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP).

Bambang menjelaskan, ICP dalam RAPBN-P 2015 akan berada di bawah US$ 100 per barel. Saat ini dalam APBN 2015 target ICP US$ 105 per barel. Penurunan ini imbas dari harga minyak dunia yang semakin murah. Tentu saja, perubahan asumsi makro membuat pendapatan dan belanja negara berubah.

Penurunan ICP dari US$ 105 ke level di bawah US$ 100 per barel akan menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) migas yang lumayan besar. Namun Bambang enggan merinci. Mengacu Nota Keuangan APBN 2015, perubahan tiga asumsi makro itu memang mempengaruhi pendapatan dan belanja, sehingga berefek pada pembiayaan.

Perhitungan KONTAN, dengan melihat sensivitas APBN 2015 terhadap perubahan asumsi makro, perubahan tiga asumsi makro tersebut berdampak positif. Perubahan ICP, inflasi, dan nilai tukar rupiah memberikan kelebihan pembiayaan sekitar Rp 22,85 triliun hingga Rp 23,25 triliun.

Namun, Bambang mengingatkan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta pengurangan setoran dividen dari perusahaan pelat merah. Pemangkasan setoran bagi hasil laba BUMN akan terjadi pada pos perusahaan di bidang pembangunan infrastruktur. Seperti PT Pelindo, PT Hutama Karya, PT Angkasa Pura, dan PT Jasa Marga.

"Ini dalam konteks memperkuat permodalan mereka dalam menambah proyek infrastruktur," ujar Bambang di Jakarta, Selasa (9/12). Tak hanya itu, Kementerian BUMN mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN yang akan menjalankan proyek infrastruktur. Sebelumnya jumlah anggaran PMN di APBN 2015 mencapai Rp 7,32 triliun, naik 37,85% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 5,31 triliun.

PMN tersebut belum satu pun menyasar ke perusahaan di bidang infrastruktur. Dividen jangan nol Bambang belum bisa merinci potensi pengurangan dividen dan penambahan PMN untuk BUMN. Alasannya, hal itu asih akan dibicarakan lebih lanjut dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. "Bu Rini janji mau ngitung dulu. Yah saya bilang jangan nol lah. Kalo nol susah kita harus nutupnya dari penerimaan pajak kan," tandasnya. Apalagi, dana belanja negara juga berpotensi bakal meningkat karena perubahan di sejumlah pos anggaran. Perubahan yang paling besar terjadi di anggaran infrastruktur.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mengajukan tambahan dana untuk pembangunan proyek infrastruktur hampir Rp 100 triliun. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan membutuhkan tambahan anggaran minimal Rp 5 triliun guna mendanai proyek-proyek di daerah perbatasan. Lalu, untuk bantuan sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menghitung, butuh tambahan Rp 8,14 triliun.

Di APBN 2015 baru tersedia anggaran Rp 5 triliun untuk bantuan sosial, tapi jumlah itu masih kurang untuk anggaran kompensasi kenaikan BBM bersubsidi tahun 2015. Kepala Ekonom Bank Internasional Indonesia (BII) Juniman, berpendapat, perubahan APBN 2015 bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Apalagi, jika pemerintah meningkatkan belanja infrastruktur dan mendorong kinerja BUMN infrastruktur, pemerintah bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,8%. "Jika semua berjalan lancar, pertumbuhan 5,8% bisa tercapai, tapi paling tidak tahun depan bisa mencapai 5,5%," kata Juniman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie