JAKARTA. Kementerian Keuangan mengutak-atik kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Langkah awal, Kemkeu akan mengubah sejumlah asumsi ekonomi makro di APBN 2017 karena tak relevan dengan kondisi terkini.

Beberapa asumsi makro akan diubah: yakni nilai tukar rupiah, harga minyak mentah atau Indonesian Crude oil Price (ICP) serta inflasi. "Akan menyesuaikan dengan kondisi terkini," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara.

Dalam APBN 2017, pemerintah memperkirakan laju inflasi di level 4%. Melihat perkembangan harga minyak dunia dan melihat kebijakan pemerintah lain, seperti pencabutan subsidi listrik untuk pelanggan 900 VA, inflasi bisa melebar hingga 5%.

Asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) juga berubah seiring rencana AS yang ekspansif mendorong ekonominya. Otoritas moneter AS akan menaikkan suku bunga acuan. Ini bisa membuat rupiah loyo. "Ada potensi pelemahan 1%-2%," ujarnya Selasa (24/1). Adapun ICP diprediksi melebar jadi US$ 50 per barel dari asumsi US$ 40 per barel.

Meski begitu, pemerintah masih yakin ekonomi tahun ini bisa tumbuh 5,1%. "Secara umum, dampak perubahan asumsi makro akan positif terhadap postur anggaran belanja pemerintah," ujar dia.

Ekonom Samuel Asset Manajemen Lana Soelistyaningsih menilai, dampak paling besar perubahan asumsi makro ke anggaran adalah kenaikan ICP. Ini akan membuat Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor migas dan nonmigas naik. Apalagi dengan dana subsidi tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya.

Hanya, kata Lana, postur anggaran 2017 tergantung pada kemampuan memungut penerimaan pajak. Persoalannya, penerimaan pajak tahun ini bakal berat. Amnesti pajak babak terakhir tahun ini diprediksi tak banyak bisa menyokong APBN. Basis data wajib pajak baru dari amnesti pajak tak sesuai harapan.

Dengan realisasi pajak yang selalu meleset, target penerimaan pajak 2017 akan sulit. Apalagi, realisasi penerimaan pajak tahun 2016 cuma 76,17% dari target. Makanya, Senin (16/1), Menkeu Sri Mulyani menyatakan tengah menghitung ulang target pajak 2017.

Pasalnya, jika penerimaan pajak meleset, pilihan Sri tak banyak yakni memangkas belanja atau menambah utang. Memangkas belanja tak bisa banyak dan bisa mengganggu ekonomi. Menambah utang juga menjadi tantangan lantaran utang kita sudah besar.

Per Desember 2016, utang kita Rp 3.467 triliun. Jika ditambah utang 2017 sebesar Rp 384,7 triliun, utang Indonesia sudah mencapai Rp 3.851,1 triliun di 2017. Jika utang ditambah, beban utang bisa semakin membesar. Di APBN 2017, defisitnya sudah mencapai Rp 330.2 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto