KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai membahas terkait penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Pemerintah menyebut APBN 2025 akan disusun hati-hati dan dipertajam dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang kemungkinan terjadi. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, proses penyusunan memang harus hati-hati mengingat APBN 2025 disusun saat proses transisi kepemimpinan presiden selanjutnya. “Penyusunan ini sangat penting karena ada beberapa program yang akan dilanjutkan, yang belum selesai di era pak Jokowi itu tetap harus dijalankan, dan ini butuh anggaran yang tidak kecil,” tutur Bhima kepada Kontan, Rabu (14/2).
Baca Juga: Belanja Barang hingga Modal Diblokir Adapun jika meninjau hasil penghitungan cepat alias quick count Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dari berbagai lembaga survei menunjukkan, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul lebih dari 50%. Dari hasil survey tersebut, kemungkinan pemilu akan berlangsung satu putaran saja. Bhima menyebut, jika pasangan Prabowo dan Gibran menang, anggaran tambahan yang dibutuhkan untuk program-program yang diusung seperti makan siang dan susu gratis membutuhkan anggaran yang besar. Maka dari itu, diperlukan disiplin fiskal yang ketat untuk menentukan asumsi defisit APBN 2025 yang harus tetap berada di bawah 3%. Disamping itu, kebutuhan anggaran yang besar juga akan membuat rasio penerimaan pajak lebih meningkat, dan rasio utang juga meningkat karena pemerintah harus menambah utang baru untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Baca Juga: Sri Mulyani Mulai Bahas APBN 2025, Pastikan Dipertajam dan Disusun Secara Hati-Hati
