KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tekanan utang terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kian nyata, namun bukan karena negara nyaris tidak mampu bayar, melainkan karena ruang fiskal yang fleksibel terus menyempit.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, pemerintah menargetkan penerimaan pajak  pada tahun 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun, sementara pos pembayaran bunga utang sebesar Rp 599,4 triliun, atau sekitar seperempat dari target pajak.

Data realisasi APBN hingga akhir Maret 2026 mencatat pendapatan negara Rp 574,9 triliun, belanja Rp 815 triliun, defisit Rp 240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB, dan keseimbangan primer yang masih negatif Rp 95,8 triliun. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan negara belum cukup menutup belanja di luar bunga.

Baca Juga: Samuel Sekuritas: Risiko Eksternal Kini Merambat ke Struktur Ekonomi Domestik

"Dalam situasi seperti ini, setiap kenaikan porsi bunga utang akan makin mengunci anggaran, sehingga belanja yang sifatnya produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau perlindungan sosial akan makin harus berebut ruang dengan kewajiban masa lalu," kata Josua kepada KONTAN, Senin (20/4/2026).

Josua juga menyoroti sempitnya basis penerimaan negara sebagai akar masalah yang lebih dalam. Mengacu pada penilaian Fitch, rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB Indonesia diperkirakan hanya sekitar 13,3% pada 2026–2027, jauh di bawah median negara dengan peringkat serupa yang mencapai sekitar 25,5%. 

"Problem kita bukan semata utangnya besar, tetapi kemampuan negara memungut penerimaan masih terlalu kecil untuk menopang kebutuhan belanja, subsidi, dan kewajiban utang secara nyaman," katanya.

Tekanan kian berat seiring melemahnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP), khususnya dari dividen interim BUMN perbankan yang tidak berulang tahun ini.

Ke depan, Josua memperingatkan bahwa APBN bisa menghadapi tekanan ganda apabila penerimaan tidak tumbuh cukup kuat, suku bunga tetap tinggi, dan tekanan energi serta nilai tukar bertahan lama. 

Meski demikian, ia belum melihat ini sebagai situasi fiskal yang sudah macet. Lelang surat utang negara masih mencatat penawaran masuk yang cukup besar, menandakan pasar pembiayaan masih terbuka.

Baca Juga: Beban Utang Negara Makin Berat, Ekonom Peringatkan Ruang Fiskal Menyempit

"Jadi ancamannya bukan semata gagal bayar, melainkan makin banyak ruang fiskal yang habis untuk menjaga mesin pembiayaan tetap berjalan," imbuh Josua. 

Josua menambahkan, dengan menekankan perlunya reformasi struktural. Pemerintah dinilai masih punya bantalan lewat pengelolaan kas dan penyesuaian anggaran, namun itu bukan pengganti solusi jangka panjang. 

Yang paling mendesak, menurutnya, adalah memperluas basis penerimaan yang sehat, menjaga kredibilitas kebijakan, menahan belanja tidak produktif, dan memastikan tambahan utang baru benar-benar digunakan untuk kegiatan yang meningkatkan kapasitas ekonomi.

"Tren ini akan semakin membebani APBN jika dibiarkan, bukan karena negara tiba-tiba tidak mampu membayar, tetapi karena semakin banyak anggaran masa depan yang terkunci untuk kewajiban masa lalu," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News