JAKARTA. Sesuai target, pemerintah dan DPR menuntaskan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 dalam sebulan. Kini, pemerintah tinggal melaksanakan APBN-P 2013 ini agar bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Maklum, pemerintah tak bisa terus-terusan mengandalkan konsumsi masyarakat sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. Inflasi nyata-nyata mengerem daya beli masyarakat. Begitu pun investasi. Kelesuan di dunia usaha, memaksa pebisnis mengerem investasi dan ekspansi.

Praktis, anggaran negaralah yang diandalkan sebagai pendorong ekonomi tahun ini. Apakah APBNP 2013 mencerminkan peran negara sebagai pendorong ekonomi?

Menteri Keuangan, Chatib Basri, optimistis, anggaran pemerintah kali ini lebih leluasa mendorong ekonomi. Alasannya, beban subsidi berkurang, sehingga porsi anggaran untuk menstimulasi ekonomi kian banyak.

Tapi, rasa-rasanya, optimisme Chatib berlebihan. Betapa tidak. APBNP 2013 hanya menyepakati penambahan dana belanja barang Rp 11,98 triliun dan belanja modal Rp 1,25 triliun. Plus tambahan belanja bantuan sosial Rp 9,32 triliun.

Nah, di antara tambahan anggaran ini, terbesar mengalir ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Instansi ini mendapatkan tambahan dana Rp 9,09 triliun.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Selasa (18/6), tambahan dana ini akan digunakan untuk program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP). Alokasi lain adalah untuk membangun irigasi sekitar Rp 1 triliun, dan tambahan pembiayaan waduk Jatigede sekitar Rp 150 miliar, serta perbaikan jalan nasional sebesar Rp 900 miliar.

Persoalannya, sejumlah ganjalan mengadang ketepatan penggunaan dana stimulus ekonomi itu. Misalnya, dari total alokasi dana bagi Kementerian PU, saat ini Komisi V DPR baru menyetujui tambahan Rp 6 triliun. Problem lain dan laten terjadi selama ini, pemerintah selalu lambat menyerap anggaran belanja modal.  

Tak pelak, melihat postur anggaran seperti ini, Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistyaningsih, pesimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3% tahun ini bisa tercapai. "Kami perkirakan, ekonomi hanya tumbuh 5,9%-6,1%," katanya, kemarin.

Ekonom Institute for Development Economic and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, memberikan catatan lain. Menurutnya, APBN-P 2013 tidak mencerminkan keinginan pemerintah untuk mengurangi beban subsidi BBM. Lihat saja, alokasi belanja subsidi BBM tetap naik dari Rp 274,7 triliun menjadi Rp 299,8 triliun. "Padahal, pemerintah akan menaikkan harga BBM subsidi," kata Enny.           

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie