KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diprediksi akan mengalami tekanan imbas kenaikan harga minyak dunia ditengah eskalasi konflik di Timur Tegah. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai pemerintah perlu melakukan realokasi anggaran untuk mengantisipasi dampak lebih besar ke perekonomian di tanah air. Menurut Rendy, pemerintah bisa mempertimbangkan realokasi anggaran terbesar seperti Makan Bergizi Gratis, hingga anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara untuk menambah porsi bantuan sosial. Tujuannya, untuk memperkuat daya beli masyarakat.
Baca Juga: Menkeu Purbaya: Gejolak Timur Tengah Tingkatkan Risiko Ekonomi dan Fiskal RI "Dalam konteks seperti ini, sangat rasional jika pemerintah buka ruang menambah atau menyesuaikan bantuan sosial dan memperkuat anggaran bantuan sosial, karena di situ fungsi APBN sebagai
shock absorber," kata Yusuf pada Kontan, Rabu (10/3/2026). Yusuf menilai pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan penerimaan negara maupun efisiensi dalam mengatasi dampak konflik di Timur Tengah. Yusuf menegaskan bahwa kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah otomatis meningkatkan beban subsidi serta kompensasi energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik. "Artinya, kita tidak bisa hanya berharap pada sisi penerimaan negara, karena dalam situasi global yang melambat, penerimaan pajak dan penerimaan komoditas pun berpotensi ikut tertekan," ujar Yusuf. "Maka pilihan paling taktis adalah realokasi dan
recofusing anggaran secara disiplin," lanjut Yusuf. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi melakukan pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang total Rp 335 triliun tahun ini, apabila lonjakan harga minyak mentah dunia memicu pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 lewati batas aman 3%. Purbaya mengatakan, pemerintah telah melakukan simulasi risiko (
stress test) terhadap kemungkinan kenaikan harga minyak dunia menyentuh US$ 92 per barel rata-rata per tahun akibat eskalasi konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Dari hasil simulasi tersebut, defisit APBN berpotensi melebar hingga 3,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) apabila harga minyak berada di level tersebut sepanjang tahun.
Baca Juga: Kemenkeu Catat Restitusi Pajak Sebesar Rp 91,8 Triliun, Turun 17% di Februari 2026 "Kami sudah
exercise kalau harga minyak US$ 92 selama setahun rata-rata, maka defisitnya jadi 3,6% lebih tadi,” kata Purbaya dalam agenda Buka Puasa Bersama di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusa, Jumat (6/3/2026). Untuk mencegah defisit melebar, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah penyesuaian belanja negara, salah satunya melalui efisiensi anggaran di sejumlah program, termasuk MBG. "Kalau itu kami akan melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Bisa penghematan di mana? Misalnya penghematan di MBG," ujar Purbaya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
