KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, peran Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Autority (INA) penting dalam upaya pembiayaan proyek strategis nasional.

Namun dalam proses pembangunannya, tidak memungkinkan terus menerus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, diperlukan bantuan dari pihak swasta demi tercapainya proyek infrastruktur nasional ini.

“Peran APBN ini jelas sangat penting dan swasta diperlukan, untuk itu Kemenkeu terus melakukan reformasi fiskal. Di mana kita terus memperbaiki sisi penerimaan baik pajak, bea cukai dan penerimaan negara bukan pajak,” tuturnya dalam agenda Kunjungan Presiden & Penandatanganan Perjanjian Induk antara INA dengan Hutama Karya, Kamis (14/4).

Baca Juga: INA Tandatangani Dua Investasi Jalan Tol Senilai Rp 39 Triliun

Sri Mulyani, mengatakan, APBN hanya mampu menyediakan 37% atau Rp 2.385 triliun dari kebutuhan pendanaan infrastruktur yang mencapai Rp 6.445 triliun. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur akan melibatkan BUMN dan swasta, termasuk melalui penarikan investasi oleh INA.

“Pengelolaan keuangan negara akan terus ditingkatkan termasuk melakukan berbagai inovasi dukung peranan BUMN dan peranan swasta,” jelasnya.

Adapun, Sri Mulyani, mengatakan, meskipun telah banyak melakukan pembangunan infrastruktur, rangking competitiveness atau daya saing Indonesia masih lebih rendah dibanding 5 negara Asean.

Untuk itu, pihaknya akan bekerja keras, serta menyelesaikan target-target proyek tersebut.

Baca Juga: Sri Mulyani Jelaskan Upaya Pemerintah Menuju Transisisi Pandemi Menuju Endemi

Selain itu, APBN juga sebelumnya menghadapi tantangan yang berat karena harus lebih memprioritaskan untuk menyelesaikan pandemi Covid-19 dengan memberikan bantuan sosial, biaya rumah sakit, dan untuk Program Ekonomi Nasional (PEN).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli