JAKARTA. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) masih mengkaji rencana pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta. Pemerintah memastikan penggunaan anggaran negara untuk pemindahan ibukota akan diminimalisir.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, untuk meminimalisir penggunaan APBN, maka pemerintah akan melibatkan swasta dalam rencana pemindahan ibukota negara. "Jadi biaya yang dikeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat minimum," ujarnya, Rabu (5/7).

Pemerintah, kata Bambang, akan mencari lokasi untuk calon ibukota negara yang kepemilikan tanahnya sudah ada di pemerintah. Sehingga pemerintah tak perlu lagi membeli tanah atau memberi ganti rugi. Nah, nantinya keterlibatan swasta dibutuhkan dalam pembiayaan melalui skema pemilikan lahan.

Bambang berharap kajian rencana pemindahan ibukota negara bisa rampung pada akhir tahun ini. Sehingga pada 2018 Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat bisa menyiapkan detail engineering design (DED) dan persiapan pemindahan. Rencananya lokasi yang akan dijadikan pusat pemerintahan baru yaitu di luar Pulau Jawa. Tujuannya untuk mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dengan luar Jawa.

Nirwono Joga, pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti bilang, faktor ekonomi akan sangat menentukan untung rugi pemindahan ibukota negara. Karenanya, dalam kajiannya, Bappenas harus berkoordinasi dengan kementerian terkait agar komprehensif. Selain itu, pemerintah harus berdiskusi dengan investor swasta. "Sebuah kota hanya 30% dibiayai pemerintah, sisanya 70% dibiayai swasta," jelasnya.

Melihat kondisi ekonomi saat ini, kata Nirwono, lebih baik pemerintah mempercepat pembangunan kota-kota di Indonesia untuk mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Sehingga, dengan biaya yang sama pemerintah bisa membuat tiga lapis perkembangan kota.

Ekonom SKHA Institute for Global Competitiveness Eric Sugandi bilang, wacana pemindahan ibukota berdampak positif pada pemerataan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Di sisi lain, wacana ini berisiko membebani APBN. "Pelayanan ke swasta berisiko terganggu karena swasta harus punya cabang untuk urusan dengan pemerintah di ibukota baru," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie