KONTAN.CO.ID - Memasuki tahun 2022, Presiden mengarahkan empat prioritas untuk diselesaikan, termasuk penurunan inflasi. Salah satu alasannya adalah pemulihan ekonomi pascapandemi dan meningkatnya ketegangan geopolitik diperkirakan akan menyebabkan volatilitas harga komoditas global, sehingga menyebabkan kenaikan inflasi yang signifikan pada tahun 2022. Tingkat inflasi ini ibarat termometer yang menunjukkan keadaan perekonomian. Inflasi yang stabil dan dijaga dalam rentang sasaran inflasi yang telah ditentukan merupakan kondisi ideal bagi suatu perekonomian.

Pada bulan Agustus 2023, Bank Indonesia mengumumkan bahwa tingkat inflasi Indonesia mencapai 3,3%, jauh lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi pada tahun 2022 (5,5% year-on-year). Seiring dengan tren yang terus menurun sejak awal tahun, tingkat inflasi tahunan Indonesia perlahan-lahan mendekati target inflasi sebesar 3±1%. Meskipun sebagian harga pangan meningkat akibat fenomena El Niño, dan banyak negara juga terkena dampak fenomena El Niño, namun inflasi pangan tetap menunjukkan tren positif.

Terus bergeraknya penurunan inflasi tentu saja tidak terlepas dari kesinambungan kebijakan yang dijalankan secara konsisten. Sinergi seluruh pihak baik lembaga keuangan, moneter, dan riil turut andil dalam pengendalian tingkat harga. Pada Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2023, Presiden juga menginstruksikan pengendalian inflasi dilakukan pada sektor keuangan, moneter, dan riil. Sinergi dan inovasi menjadi dua kata kunci penting dalam menjaga stabilitas harga, khususnya terkait menjaga ketahanan pangan berkelanjutan.

Berbagai langkah dan kebijakan mitigasi telah dirumuskan dalam Program Pengendalian Inflasi Nasional yang terus dikoordinasikan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Kelembagaan di tingkat pusat dan daerah semakin diperkuat untuk menjamin stabilitas harga di tingkat daerah. Terus merancang respons kebijakan yang berbeda untuk mengatasi tantangan jangka pendek guna mendukung strategi pengendalian inflasi jangka menengah. Menciptakan keterjangkauan, menjaga ketersediaan pasokan, menjamin pemerataan dan tentunya memastikan komunikasi yang efektif menjadi prinsip pedoman penerapan strategi inflasi hulu dan hilir untuk menciptakan keseimbangan antara pasokan dan permintaan.

Inflasi yang stabil diperlukan untuk membangun landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi. Perhatian yang terus menerus terhadap kondisi perekonomian yang harus terus tumbuh harus menciptakan tingkat inflasi yang optimal untuk memberikan insentif kepada dunia usaha. Di sisi lain, inflasi harus terus bergerak demi menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Akses terhadap pangan harus terus dijaga dengan mengendalikan inflasi pangan yang berfluktuasi.

Dalam rangka kebijakan fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai fungsi stabilisasi, yaitu sebagai penyangga terhadap gangguan perekonomian. Pada tahun 2022, ketika inflasi di beberapa negara meningkat tajam, peran APBN akan ditingkatkan untuk mengurangi dampak tingginya fluktuasi harga komoditas global terhadap Indonesia. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah mencanangkan berbagai program jaminan sosial untuk melindungi kelompok miskin dan rentan. Selain itu, pemerintah melakukan intervensi terhadap harga dan menjaga pasokan stok dan cadangan pangan untuk menjaga tingkat harga dan mengendalikan inflasi. Komunikasi masyarakat dengan masyarakat juga tetap menjaga ekspektasi inflasi.

Pada tahun 2024 , pemerintah bersama DPR menetapkan inflasi 2,8 persen sebagai asumsi utama ekonomi makro. Hal ini menunjukkan optimisme pemerintah bahwa inflasi pada tahun 2024 akan tetap terkendali dan mampu berada dalam sasaran inflasi 2,5% ± 1%. Hal ini juga merupakan tanda berlanjutnya komitmen pemerintah dalam mengendalikan inflasi untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan upaya menjaga daya beli di tengah meningkatnya tantangan ke depan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah akan terus bekerja sama dengan Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID untuk menyusun strategi jangka pendek dan jangka panjang. Pemeliharaan stabilitas harga jangka pendek secara konsisten akan terus dilakukan untuk mengurangi risiko fluktuasi harga pangan terhadap daya beli masyarakat. Terkait produksi pangan, produktivitas sektor pertanian perlu terus ditingkatkan untuk menjaga pasokan, didukung dengan alokasi anggaran untuk ketahanan pangan. Selain itu, pemerintah dengan dukungan anggaran infrastruktur terus berupaya menurunkan biaya logistik untuk mengatasi perbedaan harga antarwilayah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN akan terus beroperasi secara efisien dan bekerja keras untuk terus sukses mengelola tantangan pandemi sekaligus mempercepat momentum pemulihan ekonomi Indonesia. “APBN harus selalu menjadi alat yang paling penting dan dapat diandalkan untuk menghadapi segala bentuk gangguan. Kita harus menegaskan bahwa APBN adalah alat yang kuat dan tahan lama karena agenda pembangunan kita masih sangat besar”, tegas Menkeu.

APBN diharapkan dapat terus memaksimalkan perannya sebagai shock absorber, terutama dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian di tahun-tahun mendatang. Pada akhirnya, pemerintah harus terus bekerja sama dengan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya, baik di pusat maupun daerah, untuk mencapai pengendalian inflasi sebagai landasan yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Ridwal Prima Gozal