KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun pertama kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebesar Rp 3.600 triliun. Meski begitu pemerintah baru harus membayarkan utang negara sebesar Rp 1.350 triliun.

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Dradjad Wibowo menjelaskan total anggaran belanja negara pemerintah yang telah disepakati bersama DPR sebesar Rp 3.621,3 triliun, sementara Rp 1.353,2 triliun akan digunakan untuk utang dalam bentuk cicilan pokok Rp 800,3 triliun, dan bunga Rp 552,9 triliun. Ia mnegatakan dengan dengan begitu maka hampir 50% total pendapatan negara yang dirancang dalam APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun habis untuk membayar utang peninggalan pemerintah saat ini.

"Jadi bisa dibayangkan dari pendapatan negara Rp 3000 triliun, Rp 1.300 triliun lebih habis untuk debt service, hampir 50%, ruang apa yang kita punya di fiskal," ungkap Drajad dalam acara UOB Economic Outlook, Rabu (25/9). 

Baca Juga: Beban Utang Pemerintah Terus Naik, Ekonom Ingatkan Hal Ini

Menurut Drajad kondisi APBN  2025 yang terhimpit utang membuat Prabowo berambisi untuk membentuk Badan Penerimaan Negara. Hal itu guna mendongkrak sumber-sumber pendapatan baru. Guna mencapai penerimaan negara sesuai kebutuhan target belanja, BPN diharuskan dapat mengejar sumber pendapatan dari sisi untapped revenue dan uncollected revenues, bukan mengejar sumber pendapatan yang sudah ada saat ini dengan menaikkan tarif. 

"Mau tidak mau harus kejar penerimaan dari dua sumber yang quick win, itu sumber-sumber ad hoc ada untapped dan uncollected revenues," ujarnya. 

Terlebih, pada masa pemerintahan Prabowo kebutuhan dana untuk melaksanakan program-program prioritas sangat besar untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029, dengan target belanja negara senilai Rp 6.096,88 triliun.  

Baca Juga: Pemerintah Tambah Anggaran Quick Win Jadi Rp 121 Triliun pada 2025

Dalam kesempatan yang sama, Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto sekaligus Komisaris Utama PT PLN (Persero) Burhanuddin Abdullah, juga mengungkapkan soal APBN 2025 pemerintahan Prabowo masih memiliki kewajiban untuk membayar utang. Meski APBN 2025 sebesar Rp 3.600 triliun tetapi harus dibayarkan untuk utang sebesar Rp 1.000 triliun.

"Jadi Rp 1.000 triliun untuk bayar utang, Kemudian Rp 1.400 triliun dikirimkan ke daerah, sisanya tingga Rp 1.100-1.200 triliun itu tidak besar dan presiden tidak bisa berbuat banyak dengan angka itu," jelasnya. 

Maka Burhanuddin menyebutkan, fokus dari pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan adalah persoalan mendasar. Infrastruktur menjadi salah satu yang utama, antara lain bandar udara (bandara), pelabuhan hingga jalan. Sementara untuk pembangunan lainnya diarahkan pada sektor swasta. Menurutnya hal ini yang akan mendorong perekonomian nasional tumbuh lebih cepat. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Putri Werdiningsih