KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Center of Economic and Law Studies (Celios) melihat skema pertukaran utang atau debt swap dapat menjadi jalan keluar untuk memensiunkan PLTU batubara di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan, skenario debt swap merupakan cara negara maju membayar utang iklimnya kepada negara berkembang seperti Indonesia. 

Menurut Bhima, Menteri Keuangan Bersama Menteri ESDM dapat membuka ruang negosiasi utang untuk ditukar menjadi dana pensiun PLTU batubara.

Baca Juga: Tak Punya Biaya Cukup untuk Suntik Mati PLTU, PLN Minta Dukungan Internasional

"Indonesia punya Rp 94,8 triliun utang berbentuk pinjaman (loan) yang akan jatuh tempo pada 2025, dan utang ini kepada negara maju dan lembaga multilateral jadi negara maju juga diuntungkan karena konsisten jalankan skema NCQG membayar utang iklimnya," ungkap Bhima dalam laporan bertajuk Pertukaran Utang dengan Pemensiunan PLTU Batubara: Manuver Fiskal dalam Mendukung Ambisi Transisi Energi, dikutip Kamis (5/12). 

Dalam laporan tersebut Bhima menjelaskan, komitmen Presiden Prabowo di KTT G20 Brasil untuk beralih dari pembangkit batubara dalam 15 tahun ke depan perlu segera diwujudkan. 

Estimasi kebutuhan pemensiunan PLTU batubara hingga 2050 diperkirakan sebesar Rp 444 triliun.

Tantangan terbesar dalam pemensiunan PLTU batubara adalah keterbatasan anggaran pemerintah. Kewajiban pembayaran bunga dan utang jatuh tempo tahun depan diperkirakan mencapai 45% dari total APBN.

Baca Juga: Negara Maju Belum Berkomitmen Kuat dalam Pendanaan Transisi Energi

"Sehingga manuver untuk program transisi energi kian terbatas," ujarnya. 

Di sisi yang lain, negara maju dalam COP29 di Baku, Azerbaijan menyepakati skema NCQG (New Collective Quantified Goals) dimana negara maju berkewajiban membantu pendanaan US$ 300 miliar setara Rp 4.800 triliun per tahun. 

Bantuan pendanaan ini diharapkan berbentuk skema di luar pinjaman baru, salah satunya adalah debt swap atau pertukaran utang. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi