APBN Tertekan Subsidi Energi: Pemerintah Harus Berani Lakukan Ini!



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lonjakan harga minyak mentah dunia akibat memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah dinilai tidak akan menjadi tren bullish jangka panjang hingga akhir tahun. 

Berdasarkan data Trading Economics, harga minyak mentah melonjak hingga 7% menjadi US$75,6 per barel pada hari Rabu (8/7/2026), seiring meningkatnya ketegangan di Timur Tengah memicu kekhawatiran akan gangguan pasokan. 

Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Perminyakan Indonesia (IATMI), Hadi Ismoyo memperkirakan kenaikan harga komoditas energi tersebut hanya bersifat temporer karena dinamika pasar global belaka.


Ia menilai, kenaikan harga minyak yang terjadi saat ini merupakan respons pasar dari beberapa kejadian yang kebetulan berlangsung bersamaan di skala global.

Baca Juga: Defisit APBN 2026 Diproyeksi Melebar, Kualitas Fiskal Masih Jadi Tantangan

"Menurut saya ini tren sementara. Secara umum sudah pada posisi menuju harga normal sebelum perang. Ini hanyalah dinamika di mana beberapa accident saling terjadi, namun bukan skala penuh," tuturnya kepada Kontan.co.id, Kamis (9/7/2026).

Hadi meyakini ketegangan di kawasan Timur Tengah tersebut tidak akan berlangsung lama dan harga minyak dunia akan segera kembali menemukan titik keseimbangan barunya dalam waktu dekat. 

"Menurut saya, keadaan tidak berlanjut. Bulan Juni rata rata ICP sekitar US$ 88/bbl, dan bulan Juli walau ada riak riak spot kenaikan, sifatnya sementara dan menunju angka kesetimbangan sebelum perang," jelasnya.

Meski fluktuasi harga diperkirakan mereda, Hadi mengingatkan bahwa beban fiskal dalam negeri sebenarnya sudah dalam kondisi tertekan akibat alokasi belanja untuk kompensasi dan subsidi energi yang sangat besar. 

"Tanpa ada spot kenaikanpun APBN sudah defisit, subsidi energi juga membengkak. Sehingga Pemerintah harus mulai serius re-visit APBN untuk menghapus program-program yang bukan prioritas," tegasnya.

Baca Juga: Defisit APBN 2026 Diproyeksi Melebar Jadi Rp 734,3 Triliun, Belanja Negara Naik

Untuk mengerem pembengkakan defisit anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM), IATMI menyarankan pemerintah untuk segera mempercepat implementasi diversifikasi energi ke sektor non-minyak secara masif di masyarakat. 

"Mulai menggalakkan kembali program konversi BBM ke Gas, LPG ke Gas, BBM ke Listrik," tambah Hadi.

Di sisi lain, momentum kenaikan harga minyak ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah untuk berjalan paralel antara pemenuhan energi fosil saat ini dengan akselerasi program transisi energi yang berkelanjutan. 

"Agenda transisi energi yang berbasis gas (pembangunan massive infrastruktur gas), berjalan beriringan dengan kegiatan memperkuat ketahanan energi dengan mengamankan pasokan Crude, BBM dan LPG dalam jangka pendek, dengan menambah cadangan energi yang cukup dengan mengamankan cargo import dan pembangunan/penyewaan infrastrukturnya," pungkasnya.

Baca Juga: Purbaya Perkirakan Defisit APBN 2026 Membengkak Menjadi 2,85% Terhadap PDB

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News