KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah mulai pulih pasca pandemi Covid-19 diperkirakan kembali terbebani akibat adanya program makan siang gratis yang diusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seperti diketahui, hasil Pemilu 2024 masih dalam proses penghitungan, dan belum ada pasangan yang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenangnya. Namun, dari hasil hitung cepat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei menunjukkan, pasangan capres nomer urut 2 mendapat suara yang lebih tinggi dibanding pasangan calon lainnya. Hasil real count per 28 Februari 2024 pukul 12.25 WIB di website resmi KPU juga sementara memperlihatkan paslon 02 meraih 58,84% suara dengan jumlah suara yang masuk 77,68%.
Baca Juga: Program Presiden Terpilih Masuk Perencanaan Anggaran 2025, Jokowi Jelaskan Alasannya Peneliti Anggaran Publik Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Bernard, menilai, kinerja APBN yang mulai pulih, justru akan terbebani oleh program makan siang gratis yang dipaksakan. Jika dilihat dari kinerja APBN, defisit APBN 2023 mengalami koreksi dibandingkan 2022, yaitu 1,65% dari PDB atau senilai Rp 347,6 triliun. Namun menurutnya, defisit anggaran tersebut tetap saja menunjukan adanya selisih antara pendapatan dan belanja yang berdampak pada sempitnya kapasitas fiskal Pemerintah Pusat dalam mengembangkan program baru. “Defisit APBN berkorelasi dengan rencana program pemerintah untuk menyelenggarakan makan siang gratis dengan anggaran mencapai Rp 450 triliun,” tutur Bernard dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/2).
Khawatir Korbankan Program Lainnya
Dengan anggaran makan siang gratis yang jumbo, Bernard khawatir program ini akan berdampak atau mengorbankan program lainnya. Hal ini mengingat munculnya wacana akan menghapuskan subsisi energi seperti listrik dan BBM untuk menutupi anggaran makan siang gratis, sebab alokasi anggaran subsidi energi Rp 350 triliun. “Sekalipun wacana kenaikan BBM dan tarif Listrik telah ditolak Menteri ESDM, tetap saja rakyat harap-harap cemas, karena narasi subsidi tidak tepat sasaran selalu menjadi dalih pemerintah untuk mengurangi subsisi BBM dan Listrik yang berdampak pada kenaikan anggaran,” ungkapnya. Selain itu, ia juga menilai program makan siang gratis serampangan dilekatkan dalam fungsi pendidikan dan fungsi perlindungan sosial. Jika mengutip pernyataan Prabowo pada acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024 beberapa saat lalu, program makan siang gratis dilekatkan dengan fungsi Pendidikan dan perlindungan sosial.
Baca Juga: Susun RAPBN 2025, Sri Mulyani Soroti Kenaikan Suku Bunga Global & Kondisi Geopolitik Pernyataan pragmatis ini, lanjutnya berpotensi mereduksi program prioritas lainnya di dua fungsi tersebut. Anggaran fungsi Pendidikan senilai Rp 655 triliun. Sedangkan anggaran fungsi perlindungan sosial senilai Rp 496 triliun. Bila kekhawatiran program makan siang gratis bakal memangkas anggaran di program lainnya, Bernard khawatir hal itu akan menimbulkan masalah baru. Belum lagi, dia menilai teknis program ini juga belum jelas. Mulai dari, pendataan penerima manfaat, alur pasok bahan baku, dan implementasinya masih ke penerima manfaat.
“Alih-alih menciptakan kesejahteraan, program makan siang gratis berpotensi menambah persoalan seperti memperlebar defisit anggaran, merusak program-program yang sudah stabil, menciptakan tumpukan sampah akibat makanan sisa, menganggu neraca perdanganan akibat bahan baku yang diimpor,” ungkapnya. Maka dari itu, ia menyarankan agar pemerintah berpikir lebih jernih dan kreatif, dalam melihat sumber pendapatan untuk membiayai program makan siang gratis tidak bisa merealokasi anggaran dari program lainnya. “Kecuali memang, birokrasi di Indonesia benar-benar bekerja keras untuk melakukan efesiensi anggaran. Meskipun itu sekali belum tentu efektif. Pondasi sumber anggaran program makan siang gratis masih compang-camping, tidak jauh berbeda dengan rencana implemetasinya,” imbuhnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Herlina Kartika Dewi
