KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penetapan Harga Eceran Daging Tertinggi (HET) daging beku maupun sapi segar sudah berlaku dalam beberapa waktu. Meski begitu, Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Asnawi berpendapat, dalam menetapkan HET tersebut, pemerintah harus memiliki acuan produk barang atau melakukan uji empiris secara utuh. Dengan begitu, HET yang ditetapkan bisa dipertanggungjawabkan. "Hal yang sangat wajar jika pemerintah memiliki model patokan yang jadi standardisasi nilai dalam membuat kebijakan tersebut. Ketika tidak memiliki model, dasarnya menjadi dipertanyakan," ujar Asnawi, Kamis (9/11). Dengan adanya uji empiris ini pula pemerintah dapat menindak pelaku usaha yang mencoba melanggar aturan HET. Asnawi pun berpendapat, penetapan HET tersebut harus melihat jenis daging yang dimaksud. Apakah HRT diperuntukkan untuk daging stok milik pemerintah, daging sapi produk swasta yang masuk dalam negeri, sapi miliki peternak lokal, atau sapi milik industri. Dia pun berpendapat, segmentasi pasar daging di Indonesia pun begitu banyak sehingga membutuhkan kebijakan berbeda.
APDI: Penetapan HET daging harus lewat uji empiris
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penetapan Harga Eceran Daging Tertinggi (HET) daging beku maupun sapi segar sudah berlaku dalam beberapa waktu. Meski begitu, Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Asnawi berpendapat, dalam menetapkan HET tersebut, pemerintah harus memiliki acuan produk barang atau melakukan uji empiris secara utuh. Dengan begitu, HET yang ditetapkan bisa dipertanggungjawabkan. "Hal yang sangat wajar jika pemerintah memiliki model patokan yang jadi standardisasi nilai dalam membuat kebijakan tersebut. Ketika tidak memiliki model, dasarnya menjadi dipertanyakan," ujar Asnawi, Kamis (9/11). Dengan adanya uji empiris ini pula pemerintah dapat menindak pelaku usaha yang mencoba melanggar aturan HET. Asnawi pun berpendapat, penetapan HET tersebut harus melihat jenis daging yang dimaksud. Apakah HRT diperuntukkan untuk daging stok milik pemerintah, daging sapi produk swasta yang masuk dalam negeri, sapi miliki peternak lokal, atau sapi milik industri. Dia pun berpendapat, segmentasi pasar daging di Indonesia pun begitu banyak sehingga membutuhkan kebijakan berbeda.