JAKARTA. McKinsey Global Institute dalam studinya memperlihatkan bahwa ketimpangan pembangunan di negara anggota Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) terjadi karena terjebak pada ketidakmampuan menjalankan proyek infrastruktur termasuk mengundang investasi. 

Untuk memacu pembangunan infrastruktur di negara APEC, para ahli anggota APEC mengadakan pertemuan di Pusat Kajian APEC di Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT). Sebanyak 70 peserta pengambil keputusan berkumpul dalam Forum Infrastruktur APEC untuk membahas kerangka kerja antar pemerintah, investor dan pelaku di bidang investasi infrastruktur.

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI) Bernardus Djonoputro yang hadir sebagai anggota Urban Infrastructure Network APEC dan pembicara, mengatakan pola pengelolaan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur di negara sebesar Indonesia sangat penting.

“Forum ini mengagendakan kerangka kerja untuk masukan bagi kebijakan pengelolaan infrastruktur dalam persiapan APEC Bienal 2016”, ujarnyadalam siaran pers yang diterima KONTAN, Selasa (2/9).

Dengan tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi di dunia, negara APEC didera pada kebutuhan  penyediaan perumahan, pembangunan infrastruktur dan lainnya.Dengan kondisi itu maka sangat penting mengoptimalkan perangkat dan aturan KPS yang ada saat ini. "Perlu institusi di level pusat yang fokus pada penyelenggaraan proyek-proyek KPS nasional," katanya. 

Institusi ini menurutnya harus fokus pada proyek-proyek prioritas, menjadi komandan reformasi kebijakan infrastruktur, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan menjadi jembatan dengan investor trans-national, institusi keuangan luar dan dalam negeri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa