KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Pemerintah kota mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah dan reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas pembangunan perkotaan.

Di tengah meningkatnya kebutuhan layanan publik dan pembangunan infrastruktur, pemerintah kota menilai dukungan kebijakan dari pemerintah pusat menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan daerah.

Dorongan tersebut menjadi salah satu dari sepuluh rekomendasi strategis dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Melalui rekomendasi tersebut, APEKSI akan mengajukan berbagai usulan kebijakan kepada pemerintah pusat guna memperkuat pembangunan kota yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

Selain penguatan kapasitas fiskal dan reformasi hubungan keuangan pusat-daerah, pemerintah kota juga mendorong penataan kebijakan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Selain itu penguatan tata kelola program strategis nasional di daerah, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah Juga transformasi tata kelola pemerintahan dan digitalisasi layanan publik, penguatan ketahanan lingkungan dan pembangunan kota berkelanjutan.

Baca Juga: Aturan RPMK Kemasan Polos Rokok Dikritik, Bisa Berimbas ke 6 Juta Pekerja Tembakau

Kemudian penguatan ekonomi lokal dan pembangunan yang inklusif, penguatan tata ruang dan kerja sama daerah, penguatan advokasi hukum dan kepastian regulasi, serta pelibatan generasi muda dalam pembangunan kota secara berkelanjutan.

Direktur Eksekutif Apeksi, Alwis Rustam mengatakan, rekomendasi tersebut merupakan hasil konsolidasi berbagai masukan dari pemerintah kota.

"Pengalaman pemerintah kota dalam menghadapi tantangan pembangunan menjadi dasar penyusunan rekomendasi yang diharapkan dapat memperkuat kebijakan di tingkat nasional," kata Alwis, dalam keterangannya, Jumat (3/7). 

Apeksi menilai, ketangguhan kota tidak hanya berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana, tetapi juga mencakup ketahanan fiskal, kualitas pelayanan publik, pembangunan ekonomi, transformasi digital, pengelolaan lingkungan, serta kolaborasi antarpemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News