JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendukung saran pemerintah agar Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dijadikan penopang dalam membangkitkan sektor kehutanan untuk mendukung perekonomian nasional. Hal itu sejalan dengan arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada pelaku industri kehutanan. Wakil Ketua APHI Irsyal Yasman bilang, Jokowi meyakini bahwa sektor kehutanan sangat potensial untuk mendukung perekonomian nasional pada masa yang akan datang. Untuk itu APHI sudah mengajukan usulan revisi peta jalan (road map) pembangunan kehutanan berbasis hutan tanaman. Ia bilang, atas usulan road map yang diajukan, Presiden memberi arahan agar dilakukan pembahasan bersama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan asosiasi kehutanan. "Presiden juga meminta asosiasi kehutanan ikut bersinergi dan berkoordinasi dengan Badan Restorasi Gambut (BRG) terkait pengelolaan lahan gambut dan kebakaran," ujar Irsyal, Selasa (2/2). Ia menjelaskan, dengan target pemulihan ekosistem gambut yg cukup luas yang menjadi tugas BRG, Jokowi berpesan kerjasama dengan para pihak, khususnya pemegang izin menjadi keniscayaan. Dalam usulan APHI, perlu dilakukan percepatan perizinan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) hutan alam (HPH) dan HTI dan industri pengolahan kayu. Langkah itu bisa meningkatkan investasi hingga Rp1.778,33 triliun. Sementara tenaga kerja yang bisa diserap mencapai 9,34 juta orang. Perizinan masyarakat bisa diarahkan pada kawasan hutan yang tidak dibebani izin yang luasnya mencapai 29 juta hektare.
APHI dukung pembangunan berbasis hutan tanaman
JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendukung saran pemerintah agar Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dijadikan penopang dalam membangkitkan sektor kehutanan untuk mendukung perekonomian nasional. Hal itu sejalan dengan arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada pelaku industri kehutanan. Wakil Ketua APHI Irsyal Yasman bilang, Jokowi meyakini bahwa sektor kehutanan sangat potensial untuk mendukung perekonomian nasional pada masa yang akan datang. Untuk itu APHI sudah mengajukan usulan revisi peta jalan (road map) pembangunan kehutanan berbasis hutan tanaman. Ia bilang, atas usulan road map yang diajukan, Presiden memberi arahan agar dilakukan pembahasan bersama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan asosiasi kehutanan. "Presiden juga meminta asosiasi kehutanan ikut bersinergi dan berkoordinasi dengan Badan Restorasi Gambut (BRG) terkait pengelolaan lahan gambut dan kebakaran," ujar Irsyal, Selasa (2/2). Ia menjelaskan, dengan target pemulihan ekosistem gambut yg cukup luas yang menjadi tugas BRG, Jokowi berpesan kerjasama dengan para pihak, khususnya pemegang izin menjadi keniscayaan. Dalam usulan APHI, perlu dilakukan percepatan perizinan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) hutan alam (HPH) dan HTI dan industri pengolahan kayu. Langkah itu bisa meningkatkan investasi hingga Rp1.778,33 triliun. Sementara tenaga kerja yang bisa diserap mencapai 9,34 juta orang. Perizinan masyarakat bisa diarahkan pada kawasan hutan yang tidak dibebani izin yang luasnya mencapai 29 juta hektare.
