JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) tengah menyusun roadmap pembangunan hutan produksi tahun 2016-2045. Dalam rentang waktu itu, pihaknya menargetkan pengelolaan hutan produksi dapat menghasilkan devisa bagi negara sebesar US$ 97,51 miliar atau setara Rp 1,26 triliun hingga tahun 2045.

Untuk mencapai target itu, APHI menawarkan konsep pengelolaan hutan dengan sistem kluster. Maksudnya, dengan mengintegrasikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan yang dikelola perusahaan dan izin berbasis masyarakat dengan industri untuk mengoptimalkan potensi hutan produksi.

APHI memproyeksikan sistem kluster ini dapat menyerap tenaga kerja hingga 11,5 juta orang serta dana investasi swasta sebesar US$ 166 miliar atau setara Rp 2.158 triliun sampai dengan tahun 2045. Hal itu tertuang dalam Road Map Pembangunan Hutan Produksi Tahun 2016-2045 yang disusun APHI berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo. Dokumen tersebut akan diluncurkan secara resmi pada Musyawarah Nasional APHI, 19-20 Oktober 2016.

Ketua Umum APHI, Sugiono mengatakan, road map tersebut merupakan masukan APHI periode 2011-2016 kepada pemerintah untuk mendorong optimalisasi pengelolaan hutan produksi sebagai sumber bahan baku industri kehutanan nasional.

"Salah satu jalan untuk mengoptimalkan hutan produksi adalah dengan meningkatkan produktivitas hutan alam dan membangun hutan tanaman dimulai 2016 hingga 2045," ujarnya, Kamis (13/10).

Butuh luas bersih 17,05 juta ha hutan tanaman yang akan menghasilkan kayu bulat sebanyak 572 juta meter persegi (m3) per tahun. Untuk itu, dibutuhkan tambahan investasi hutan tanaman baru seluas 14,25 juta ha dengan memberikan ruang kelola secara luas kepada izin berbasis masyarakat. Adapun untuk hutan alam akan dilakukan pengelolaan secara optimal pada areal seluas 20 juta ha yang akan menghasilkan kayu bulat sebanyak 28 juta m3 per tahun.

Dengan pendekatan kluster, maka pembangunan hutan tanaman didorong untuk terintegrasi dengan industri yang meliputi panel kayu, kayu gergajian, kayu serpih (chips), bubur kertas (pulp), kayu energi serta hasil hutan bukan kayu. Pola kluster ini akan mengatasi persoalan infrastruktur, yang akan sangat berat jika dibebankan kepada izin-izin berbasis masyarakat.

Road map yang disusun juga mengungkap sejumlah kebijakan yang dibutuhkan. Termasuk soal penguatan status izin, insentif untuk pengelolaan hutan lestari, dan keleluasaan untuk memasarkan hasil hutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini