KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesian Geothermal Association (INAGA) atau Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) mendorong akselerasi pemanfaatan panas bumi. Sebagai sumber daya lokal (indigenous resources) yang dapat memikul beban dasar (baseload), API menyoroti urgensi pengembangan panas bumi untuk menjaga kemandirian energi di tengah ketidakpastian geopolitik global. Ketua Umum API Julfi Hadi menegaskan bahwa panas bumi menempati posisi penting dalam mencapai kemandirian energi dan transisi energi hijau di Indonesia. Hanya saja, pengembangan geotermal masih perlu akselerasi lantaran tingkat pemanfaatannya baru sekitar 12% dari total potensi energi panas bumi.
"Ada urgensi, timing, strong push pada saat ini. Dengan ada dinamika politik, ada perang Iran, energy security menjadi sangat urgen. Yang diperlukan untuk transformasi energi saat ini adalah baseload dan indigenous resources di Indonesia, yaitu geotermal," kata Julfi dalam konferensi pers Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026, Rabu (8/4/2026).
Baca Juga: Petrokimia Gresik Bantu Dorong Produktivitas dan Pendapatan Petani Melon Pantura API menyoroti sejumlah tantangan dan peluang dalam pengembangan panas bumi di Indonesia. Pertama, tantangan dari aspek komersial yang masih mengganjal proyek panas bumi. Dalam hal ini, API mendorong pemerintah bisa memberikan insentif yang lebih aplikatif (workable incentive) serta penyesuaian skema dan kenaikan tarif. API berharap hal tersebut bisa terakomodasi dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. "Tentunya harapan kami adalah signifikan improvement di workable incentive, tariff adjustment, tariff increase atau tariff scheme, apa saja yang bisa meningkatkan komersialisasi," ujar Julfi. Selain dukungan pemerintah, Julfi menegaskan pentingnya peran dari pengembang listrik swasta alias Independent Power Producer (IPP). Poin kedua yang menjadi sorotan API adalah pengeluaran modal yang lebih efisien melalui pengurangan belanja modal atau capital expenditure (capex) dengan terus melakukan optimalisasi produksi. Guna mencapai hal tersebut, IPP memerlukan terobosan (breakthrough) dari sisi strategi kontrak jangka panjang, manufaktur, dan teknologi. API berharap dukungan dari pemerintah dan terobosan dari IPP bisa membuat capex lebih efisien hingga 20%. Ketiga, penguatan kerja sama antara IPP dengan PT PLN (Persero), terutama dari sisi perjanjian kontrak jual beli listrik atau Power Purchase Agreement (PPA). "Supaya PPA bisa lebih cepat, dan mempunyai satu pandangan antara IPP dan PLN bagaimana tarif yang benar," ungkap Julfi. Keempat, isu sosial. Dalam hal ini, Julfi menekankan bahwa koordinasi dan komunikasi menjadi krusial dalam pengerjaan proyek panas bumi. API pun menyusun mandatory Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman bagi para IPP untuk mencegah dan memitigasi isu sosial di wilayah kerjanya. "API akan ada mandatory SOP yang harus dikerjakan oleh IPP yang mau masuk, memastikan bahwa social engagement-nya itu benar. Karena kalau benar, saya rasa nggak ada isu. Sumur geotermal itu ada ratusan, sudah dibangun 40 tahun di Indonesia, ada Kamojang, Lahendong, semua local community yang menjaga," tegas Julfi. API juga menekankan agar pemanfaatan panas bumi tidak hanya fokus pada produksi listrik. Melainkan juga harus memperkuat keterlibatan komunitas lokal dan mengoptimalkan pemanfaatan langsung, sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.
Baca Juga: IPMG Perkuat Kepemimpinan, Dorong Akses Obat Inovatif Julfi pun menyoroti potensi dari sumber pendapatan baru (new revenue stream) dalam pemanfaatan panas bumi seperti green hydrogen, green ammonia, dan data center. "Ini bisa membuat ekosistem industri geotermal menjadi lebih besar lagi," ujar Julfi.
Sebagai bagian dari upaya mengakselerasi pengembangan panas bumi, API akan menggelar The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026, yang akan berlangsung pada 19–21 Agustus 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC). Mengusung tema "Energy Self-Sufficiency for a Stronger Indonesia: Geothermal as The Baseload Driving Energy Transition and Security", forum ini dirancang sebagai platform yang mempertemukan pemangku kepentingan global di industri panas bumi. Julfi mengatakan bahwa IIGCE 2026 dirancang untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret serta mendorong lahirnya kemitraan strategis antara pelaku industri dalam dan luar negeri. "Melalui IIGCE 2026, kami ingin memperkuat kolaborasi global untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang pengembangan panas bumi di Indonesia dan dunia," tandas Julfi. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
