KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Nilainya sebesar Rp 2.220.6 triliun.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Hubungan Internasional dan Investasi Shinta Widjaja Kamdani menilai, dari postur anggaran yang sudah ditetapkan, APBN 2018 terlihat pro-masyarakat dan pemerataan. Hal ini positif bagi dunia usaha karena akan mampu menggerakan perekonomian.

“Justru inilah yang penting bagi pengusaha karena akan mampu mendorong daya beli masyarakat yang cukup tertekan belakangan ini, dan juga akan meningkatkan pembangunan di daerah untuk menjadi motor ekonomi baru,” kata Shinta kepada KONTAN, Kamis (26/10).

Selain itu, dari postur anggaran yang sudah ditetapkan, Shinta yakin, pemerintah akan memiliki bantalan fiskal yang mampu menahan risiko-risiko yang akan timbul tahun depan. Risiko-risiko itu misalnya kenaikan harga minyak dunia, inflasi, dan kurs.

“Saya yakin akan cukup, terlebih lagi saya lihat asumsi yang dipakai masih dalam taraf acceptable seperti pertumbuhan ekonomi 5,4%, nilai tukar Rp 13.400, inflasi 3,5%, dan defisit APBN 2,19%,” ujarnya.

Tahun depan, ia juga yakin kondisi global akan membaik. Ia melihat, pada pertengahan Oktober ini bahkan pengangguran di Amerika Serikat merupakan yang terendah selama 44 tahun terakhir. Selain itu, harga komoditas perlahan naik dan stabil.

Adapun tahun depan, bila sesuai rencana, Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) sudah diselesaikan sehingga akan memberikan dampak yang baik bagi perdagangan dan investasi nasional.

“Bahkan tanda-tandanya sudah mulai terlihat, untuk neraca perdagangan saja September ini surplus sebesar US$ 1,76 miliar, yang merupakan surplus tertinggi sejak tahun 2012,” jelasnya.

Namun demikian, menurut Shinta, mungkin yang perlu diwaspadai oleh pemerintah dari APBN 2018 adalah penerimaan pajak yang mematok target cukup optimistis, yakni naik 10,03%. “Sampai dengan September 2017 saja, penerimaan pajak kita baru 60% dari target APBNP 2017, dan itu sudah termasuk program tax amnesty,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini