KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) membawa sejumlah persoalan yang dihadapi dunia usaha kepada Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji. Persoalan tersebut mencakup ketenagakerjaan, bahan baku, neraca komoditas, gas industri hingga sertifikasi halal.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, berbagai persoalan tersebut selama ini menjadi bagian dari upaya debottlenecking yang dilakukan Apindo, terutama untuk industri padat karya dan manufaktur.

"Hubungan dengan ketenagakerjaan, hubungan dengan ketersediaan bahan baku, neraca komoditas, gas industri, hubungan dengan halal. Nah, ini kan banyak sekali ya," ujar Shinta usai pertemuan dengan Menperin Sarmuji di Kantor Kemenperin, Senin (9/11/2026).

Baca Juga: Indeks Manufaktur Naik, Apindo Soroti Investasi Industri yang Masih Tertahan

Menurut Shinta, persoalan ketenagakerjaan juga mencakup evaluasi terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru serta upaya menciptakan dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Di sisi lain, ketersediaan bahan baku dan neraca komoditas dinilai berkaitan erat dengan kebutuhan industri. Apindo pun telah merinci berbagai persoalan tersebut untuk disampaikan kepada Kementerian Perindustrian.

Shinta berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan mekanisme kerja sama yang lebih efektif untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan yang dihadapi industri. Pasalnya, sebagian persoalan yang dihadapi dunia usaha juga berkaitan dengan kementerian dan lembaga lain.

"Kita harapkan sinergitas yang kita bangun ini bisa terus kita lanjutkan. Dan juga memang kita lebih tidak hanya menjabarkan isu yang dihadapi, tapi solusi dan rekomendasi apa yang bisa kita lakukan bersama," katanya.

Menperin Muhammad Sarmuji mengatakan, Kemenperin akan mendampingi pelaku industri dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi.

Baca Juga: Rupiah Melemah, Apindo Khawatir Beban Industri Semakin Bertambah

Menurut dia, pertemuan langsung dengan asosiasi dan pelaku industri diperlukan agar pemerintah dapat memperoleh gambaran persoalan secara lebih tepat sebelum menentukan solusi.

"Kita enggak bisa sekarang menyelesaikan persoalan hanya dalam perspektif kementerian saja. Tentu kita harus mendengar persoalan itu langsung dari pelaku industri," kata Sarmuji.

Ia menambahkan, masukan dari pelaku industri diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan persoalan yang terjadi di lapangan.

Sarmuji juga menyebut seluruh jajaran direktorat jenderal di Kemenperin hadir dalam pertemuan tersebut. Ia meminta jajaran terkait untuk langsung menindaklanjuti persoalan yang disampaikan oleh Apindo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News