KONTAN.CO.ID - BALI. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, apabila Indonesia ingin mewujudkan keinginan menjadi pelaku utama kelapa sawit di dunia, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang didukung pemerintah. Ia mengapresiasi kontribusi industri minyak sawit terhadap perekonomian nasional. Karena itu, perumusan kebijakan industri minyak sawit harus dilakukan dengan hati-hati. Menurutnya, gonjang-ganjing minyak goreng yang lalu, yang memiliki dampak yang besar kepada industri sawit nasional perlu menjadi pelajaran bagi semua pihak. Pasalnya larangan ekspor CPO yang dilakukan pemerintah waktu itu justru menguntungkan bagi pesaing Indonesia di industri sawit yakni Malaysia. Maka ke depan kebijakan mengenai industri sawit harus dilakukan pemerintah dengan hati-hati. Baca Juga: Gapki: Program B40 Bisa Jaga Stabilitas Harga Sawit di Dalam Negeri "Kita berharap ke depan kebijakan-kebijakan seperti ini tentunya harus kita pikirkan lebih matang supaya apa yang diharapkan pemerintah dalam menstabilkan harga bahan pokok itu tercapai tapi di lain pihak jangan sampai mengalami kemunduran," kata Hariyadi dalam Konferensi Pers Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) di Bali, Kamis (3/11). Sukamdani berharap pemerintah bisa lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan terkait industri sawit. Karena sebagai komoditas perdagangan global, fluktuasi harga CPO (crude palm oil/ minyak sawit mentah) sepenuhnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. “Idealnya sebuah kebijakan jangan sampai mendistorsi pasar. Kita belajar dari apa yang terjadi dengan dinamika minyak goreng lalu,” imbuhnya. Kata Sukamdani, Apindo berharap dukungan negara dan pemerintah kepada industri sawit harus konsisten. “Ke depan, saya berharap GAPKI bisa bersuara lebih keras jika ada kebijakan pemerintah yang kontraproduktif terhadap industri sawit,” ujarnya.
Apindo Berharap Pemerintah Berhati-hati Membuat Kebijakan Terkait Industri Sawit
KONTAN.CO.ID - BALI. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, apabila Indonesia ingin mewujudkan keinginan menjadi pelaku utama kelapa sawit di dunia, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang didukung pemerintah. Ia mengapresiasi kontribusi industri minyak sawit terhadap perekonomian nasional. Karena itu, perumusan kebijakan industri minyak sawit harus dilakukan dengan hati-hati. Menurutnya, gonjang-ganjing minyak goreng yang lalu, yang memiliki dampak yang besar kepada industri sawit nasional perlu menjadi pelajaran bagi semua pihak. Pasalnya larangan ekspor CPO yang dilakukan pemerintah waktu itu justru menguntungkan bagi pesaing Indonesia di industri sawit yakni Malaysia. Maka ke depan kebijakan mengenai industri sawit harus dilakukan pemerintah dengan hati-hati. Baca Juga: Gapki: Program B40 Bisa Jaga Stabilitas Harga Sawit di Dalam Negeri "Kita berharap ke depan kebijakan-kebijakan seperti ini tentunya harus kita pikirkan lebih matang supaya apa yang diharapkan pemerintah dalam menstabilkan harga bahan pokok itu tercapai tapi di lain pihak jangan sampai mengalami kemunduran," kata Hariyadi dalam Konferensi Pers Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) di Bali, Kamis (3/11). Sukamdani berharap pemerintah bisa lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan terkait industri sawit. Karena sebagai komoditas perdagangan global, fluktuasi harga CPO (crude palm oil/ minyak sawit mentah) sepenuhnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. “Idealnya sebuah kebijakan jangan sampai mendistorsi pasar. Kita belajar dari apa yang terjadi dengan dinamika minyak goreng lalu,” imbuhnya. Kata Sukamdani, Apindo berharap dukungan negara dan pemerintah kepada industri sawit harus konsisten. “Ke depan, saya berharap GAPKI bisa bersuara lebih keras jika ada kebijakan pemerintah yang kontraproduktif terhadap industri sawit,” ujarnya.