KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan akan berkisar 5,2%, lebih rendah dari target pemerintah sebesar 5,3% yang ditetapkan dalam APBN 2019.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan ada beberapa faktor yang membuat perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun depan tak jauh berbeda dengan tahun ini. Faktor tersebut seperti ekspansi dunia usaha, fluktuasi nilai rupiah dan ancaman perang dagang. Namun, faktor global masih menjadi faktor utama yang menyebabkan ekonomi Indonesia masih tertekan.

Meski China dan Amerika Serikat telah sepakat untuk tidak menaikkan tarif impor dalam 90 hari ke depan, Hariyadi mengatakan hal itu belum bisa memastikan kondisi perekonomian ke depan. "Bila ketegangan tetap berlanjut, dimana kita juga mendengar Amerika akan membuat perhitungan dengan Jepang. Sehingga tekanan internasional menjadi salah satu faktor yang berpengaruh besar pada perekonomian kita," ujar Hariyadi dalam Outlook Apindo 2019, Rabu (5/12).

Tak hanya faktor eksternal, perhelatan politik pemilihan umum presiden di tahun depan menjadi pertimbangan dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, belum ada yang mengetahui kinerja menteri-menteri ekonomi yang akan terpilih dan kabinet baru akan terbentuk pada Oktober 2019.

"Jadi dalam kurun waktu 10 bulan itu pemerintahan akan dijalankan kabinet yang sekarang. Efektifitas dari kinerja kabinet belum kita ketahui persis seperti apa sehingga itu mempengaruhi penilaian kami, untuk mencapai target tersebut kurang begitu optimal," jelas Hariyadi.

Hariyadi menyampaikan berbagai tantangan yang akan dihadapi di tahun depan. Untuk pertumbuhan investasi misalnya, ia mengatakan, mempertahankan keyakinan pelaku usaha untuk berekspansi menjadi salah satu tantangan. Menurutnya, bila pelaku usaha cukup yakin untuk berekspansi di kuartal I, keyakinan berekspansi di kuartal II hingga kuartal IV akan menjadi lebih baik.

Hariyadi juga menyoroti proses investasi yang melalui Online Single Submission (OSS). Dia mengusulkan supaya OSS terus direview dan prosesnya semakin dibenahi sehingga kendala teknis yang terjadi di lapangan dapat terjadi. Sembari sistem OSS terus diperbaiki, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) digarapkan tetap beroperasi seperti sebelumnya. "Ini catatan yang penting karena kalau tidak, kita akan mengalami penurunan investasi lagi. Di tahun 2018 ini kan sudah terjadi dari sisi target tidak tercapai," tutur Hariyadi.

Hariyadi mengakui, ada ketidaksinkronan antara peraturan pemerintah pusat dan peraturan daerah yang bisa memundurkan ekspansi investasi. Pasalnya, ada beberapa peraturan daerah yang bermasalah tetapi tidak dapat diperbaiki oleh pemerintah pusat. Karena itu Hariyadi berharap, pemerintah lebih tegas membenahi ketidakselarasan berbagai peraturan yang ada.

Sementara, di sektor manufaktur adanya kenaikan upah minimum yang signifikan di beberapa wilayah juga dianggap sebagai salah satu tantangan untuk industri.

Apindo meminta supaya pemerintah fokus membuat kebijakan yang mampu mendukung penciptaan lapangan kerja baru.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi